PLN Kasih Promo Diskon Tambah Daya Listrik

PLN Berikan Diskon Biaya Penyambungan Tambah Daya — Dalam Promo Gemerlap Lebaran 2017, PLN memberikan potongan biaya penyambungan tambah daya listrik.

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) mengadakan promo Gemerlap Lebaran 2019, berupa diskon Biaya Penyambungan (BP) sebesar 50 persen dengan maksimum potongan sebesar Rp 10 juta.

Sedangkan untuk pelanggan golongan tarif sosial dengan peruntukan rumah ibadah tidak dikenakan biaya sambungan.

Vice President Public Relation PLN, Dwi Suryo Abdullah mengatakan, promo ini diberikan kepada pelanggan yang melakukan Tambah Daya Tegangan Rendah mulai dari 220 VA sampai dengan 197 kVA.

Selain murah dan tidak dipungut biaya tambahan lainnya, proses pengerjaan penambahan daya tidak lebih dari 24 jam dan tidak akan mengubah kilo Watt hour (kWh) meter pasca bayar menjadi prabayar ataupun sebaliknya.

"Selama Ramadhan, pemakaian listrik masyarakat cenderung meningkat. Untuk itu PLN ingin memberikan kenyamanan melalui promo tersebut," kata Dwi, di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Menurut dia, program diskon tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya. Untuk syarat dan ketentuan berlaku dapat diakses di sini. "Jadi tunggu apalagi segera nikmati promo tambah daya untuk lebaran yang semakin benderang," tutur dia.

Promo Gemerlap Lebaran 2019 ini berlaku sejak 17 Mei 2019 pukul 00.00 hingga 30 Juni 2019 pukul 23.59.

Bagi yang berminat, pelanggan dapat mendaftarkan diri dengan cara menghubungi Contact Center PLN 123 yang dapat diakses melalui ponsel (kode area+123), telepon 123, email pln123@pln.co.id, Twitter @pln_123, Facebook PLN 123, website www.pln.co.id, dan PLN MOBILE. Selain itu, pelanggan juga dapat mendatangi langsung loket PLN setempat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Ini Cara PLN Mendeteksi Pencurian Listrik

2 dari 3 halaman

Upaya PLN Ratakan Kelistrikan di Flores

PLN Jamin Pasokan Listrik Debat Capres — Teknisi mengecek Power Bank dan Mobile UPS penyuplai listrik di Hotel Sultan, Jakarta, (15/2). Pemasangan alat yang disediakan PLN itu untuk penyuplai pasokan listrik acara debat capres dan cawspres kedua pada Minggu besok. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, PT PLN (Persero) berkomitmen meratakan rasio kelistrikan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan sambungan gratis kepada 11 ribu Kepala Keluarga yang masuk dalam ketegori tidak mampu yang masuk dalam Base Data Terpadu hasil survei oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Djoko Abumanan mengatakan, banyak kendala yang dihadapi PLN dalam merealisasi penyambungan karena tidak semua calon pelanggan tersedia jaringan tegangan rendah. Namun PLN optimistis penyambungan 11 ribu keluarga di Nusa Tenggara Timur bisa terealisasi hingga akhir 2019.

Upaya yang dilakukan menyambung saluran rumah yang tadinya nyantol (levering), PLN juga menambahkan infrastruktur baru berupa Jaringan Tengangan Menengah dan Tegangan Rendah lengkap dengan trafo distribusi.

"Upaya inilah yang harus dilakukan PLN, mengingat sebagian dari warga yang akan mendapatkam sambungan gratis belum tersedia jaringan listriknya," kata Djoko, di Jakarta, Selasa, 15 Mei 2019.

Dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan, untuk memperkuat dan memperluas jangkauan sistem interkoneksi PLN membangun Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV Ruteng - Bajawa. Transmisi 70 kV tersebut akan melewati beberapa kabupaten antara lain Manggarai Timur (Bojong) - Nagekeo, Ende (Kampung Ropa), Maumere, Wairita dan Kabupaten Larantuka.

Dengan pertimbangan kondisi selama pembangunan SUTT 70 kV di jalur Ruteng - Ropa, PLN yakin dapat menyelesaikan akhir 2019 meski kendala yang dihadapi tidaklah ringan mengingat kontur tanah berbukit-bukit. Untuk jangka pendek pada triwulan III dapat dioperasikan section Ruteng - Bejawa.

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi selain daerahnya kepulauan, pegunungan, melewati lembah, dan beberapa desanya terletak di lereng-lereng bukit sehingga untuk mengangkut material listrik seperti tiang dan asesoris, kawat dan trafo, membutuhkan waktu tersendiri karena ada yang diangkut dengan gotong-royong banyak orang.

Upaya PLN tersebut merupakan wujud pemerataan pembangunan di sektor kilistrikan agar infrastruktur listrik di NTT guna memenuhi kebutuhan masyarakat tersedia dalam kapasitas yang cukup andal bahkan mampu melayani kebutuhan tidak hanya perubahan tetapi juga pengembangan industri dan pariwisata.

"Khusus untuk pembangunan SUTT 70 kV Sistem Flores dari ujung barat hingga ujung timur panjang lintasannya mencapai 600 kms," tandasnya.

3 dari 3 halaman

Begini Cara PLN Bangun Sektor Kelistrikan

Progress Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW untuk Indonesia — Progress sebaran pembangkit listrik dan jaringan tranmisi yang telah dibangun PT. PLN demi program 35.000 MW untuk Indonesia.

Sebelumnya, dalam Pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia, pemerintah dan PT PLN (Persero) memiliki acuan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk sepuluh tahun mendatang.

Vice President Public Relations PLN Dwi Suryo Abdullah mengatakan, RUPTL disusun untuk memenuhi kebutuhan listrik sepuluh tahun yang akan datang di wilayah usaha PLN. Dalam RUPTL juga mempertimbangkan jenis energi primer yang akan digunakan seperti energi baru dan terbarukan, gas, batu bara serta minyak.

"Selain itu juga mempertimbangkan dana yang akan dibutuhkan agar lebih ekonomis guna menghasilkan daya listrik yang cukup, handal dan energi primer dimanfaatkan dan dipilih tersedia secara kontinyu, berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup yang bersih sehingga dapat terhindar dari ketidakefisienan sejak tahap perencanaan," kata Dwi, di Jakarta, pada Sabtu 27 April 2019.

Proyeksi kebutuhan tenaga listrik dapat dihitung melalui dua jenis pendekatan, yaitu melalui pertumbuhan penduduk yang fokusnya pembangunan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, dan melalui pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Kebijakan ketenagalistrikan merujuk pada beberapa aspek, yaitu tentang ekonomi makro, rasio elektrifikasi, pertumbuhan penduduk, dan focus group discussion (FGD) dengan Kementerian Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi dan badan usaha, serta Dewan Energi Nasional (DEN).

Mengenai ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi mengacu kepada APBN, sedangkan tahun Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) mengacu kepada visi ekonomi Indonesia dari Bappenas, sedangkan pembuatan RUKN merupakan amanat dari Kebijakan Energi Nasional (KEN).

"Salah satu poin dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) adalah Pemerintah Daerah diminta untuk membuat perencanaan pembangkit listrik sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing," ujar dia.