Pemerintah Manfaatkan Limbah Tambang Jadi Aspal

Pemerintah berencana memberikan insentif kepada pelaku industri yang mau berusaha di sektor pengolahan limbah plastik. Dengan begitu, diharapkan industri pengolahan limbah plastik dapat tumbuh dan memenuhi kebutuhan plastik nasional yang belum dapat dipenuhi oleh industri petrokimia.

"Justru itu gap-nya pakai recycle plastik. Recycle kita akan dorong kebijakan terkait circularekonominya. Karena itu itu menggunakan waste management, mengelola waste di mana scrap plastik itu seharusnya dikelola secara lebih baik," kata dia di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/4/2019).

Dia menjelaskan saat ini pihaknya tengah membahas upaya pengolahan limbah plastik dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang telah didekati Kemenperin, sebut Airlangga, seperti Pemerintah Daerah dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

"Ini kita lagi bicara dengan Pemerintah-pemerintah daerah dan Kementerian LHK bagaimana kita dorong. Bila perlu kita bahas mengenai insentifnya," jelas Airlangga.

Meskipun demikian, dia mengatakan bahwa insentif yang diberikan tentu akan berbeda dengan industri dengan nilai investasi yang besar. Sebab investasi untuk membangun industri pengolahan limbah plastik tergolong kecil.

"Tidak seperti petrokimia, karena investasinya kecil. Nanti kita bahas," tandasnya.

Anjloknya harga karet di pasar membuat resah seluruh petani karet, khususnya di Sumatera Selatan (Sumsel). Para petani bahkan membandingkan harga karet di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Harga karet yang berkisar antara Rp 6.000 hingga Rp 8.000 per Kilogram dirasa para petani karet di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Sumsel sangat rendah.

Tumini, petani karet di Kabupaten Banyuasin mengatakan, dia ingin harga karet bisa tinggi seperti masa kepemimpinan SBY.

"Maunya harga seperti dulu, bisa mencapai Rp 22.000 per Kg. Itu di masa Presiden SBY. Kalau sekarang harganya rendah sekali," ujarnya kepada Liputan6.com, Sabtu (9/3/2019).

Saat ini harga karet hanya Rp6.000 hingga Rp8.000 per Kg. Harga jual ini tidak menguntungkan dibanding biaya operasional yang dikeluarkan.

Untuk menyambung hidup, mereka pun akhirnya menebang pohon karet dan menanam nanas dan sawit sebagai gantinya.

Menteri PUPR Basuki Muljono mengatakan, karet petani sudah diserap untuk aspal karet di jalan tol dan jalan nasional. Bahkan jalan di Sumsel menjadi salah satu yang menggunakan aspal karet. Pemerintah pun membeli harga karet petani sebesar Rp 9.500 per Kg.

"Sudah ada sekitar 3.000 ton karet yang diserap. Harga karet dari petani juga sebesar Rp 9.500 per Kg," ungkapnya.

Kementerian PUPR akan melanjutkan program pembangunan di ruas jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah lain. Dengan mengacu Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) sebagai modal pembangunan.

"Tidak perlu ada Instruksi Presiden sebagai payung hukum. Kita cukup gunakan NSPM dengan didukung surat edaran ke kepala daerah nantinya," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memakai aspal bercampur karet untuk membangun jalan.

Perintah ini berlaku untuk pembangunan jalan di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, penggunaan aspal bercampur karet baru diterapkan di tiga provinsi, yakni Sumatera Selatan, Riau dan Jambi.

"Sekarang jangan hanya di tiga provinsi. Perintahkan semua provinsi kalau aspal jalan pakai karet. Sehingga kita tidak bergantung pada pasar luar negeri," ujar Jokowi, saat bertemu petani karet di perkebunan rakyat Desa Lalang, Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Sabtu (9/3/2019).

Ia menuturkan, berdasarkan laporan yang dia terima, hasil pembangunan jalan menggunakan aspal bercampur karet sangat bagus. Selain tak mudah rusak, juga dapat mengurangi kebisingan jalan raya.

Kendati demikian, lanjut Jokowi, harga karet terbilang cukup mahal sehingga membutuhkan anggaran lebih dalam pembangunan jalan. "Sudah dicoba dan hasilnya bagus. Tapi 'pak harganya lebih mahal dikit'. Tidak apa-apa, beli. Saya perintahkan," ujar dia.

Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga memerintahkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengurangi pengiriman bahan mentah karet keluar negeri. Presiden Jokowi ingin ada perusahaan dalam negeri yang mengelola langsung bahan mentah karet.

"Kita harus punya pabrik di sini sehingga tidak usah jauh-jauh. Karena pasar dunia sukanya mengatur. Kelihatan setok karet banyak tahan dulu, harga jatuh baru dibeli," kata dia.