SP Pertamina: Kegagalan Pencarian Migas Bukan Korupsi

Ari memandang, hal ini telah menunjukan adanya ketidakpastian hukum di antara instansi pemerintah sendiri. Ketidakpastian hukum ini telah dan akan meresahkan para Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam berinvestasi guna menjaga pertumbuhan dan mengembangkan usahanya.

Jika keputusan terhadap kasus a quo tetap dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, maka itu akan menjadi preseden buruk bagi para Direksi BUMN dan BUMD lainnya.

Iklim investasi BUMN dan BUMD menjadi buruk, karena para direksi tidak akan berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko tinggi. Sehingga, peran dan tugas BUMN dan BUMD sebagai penggerak roda perekonomian nasional akan menjadi sulit untuk dilaksanakan.

"Jika aksi bisnis di BUMN dan BUMD dikriminalisasi, utamanya bisnis hulu migas, maka ketahanan energi nasional yang mencerminkan kesejahteraan rakyat mustahil bisa terwujud," tuturnya.

Ari mengungkapkan, industri hulu migas merupakan industri yang berisiko tinggi, padat modal dan padat teknologi, penuh dengan ketidakpastian, namun mempunyai peluang keuntungan yang sangat besar. Indonesia telah menjadi importir minyak sejak 2003, karena konsumsi atau kebutuhan lebih besar ketimbang produksi nasional. Sementara konsumsi minyak nasional semakin meningkat dari waktu ke waktu kini 1,6 juta barel per hari.

Impor migas untuk memenuhi kebutuhan akan membuat devisa negara defisit, sedangkan cadangan di dalam negeri semakin menipis, maka sesuai dengan tugasnya Pertamina harus mencari ladang migas baru guna memenuhi kebutuhan nasional melalui investasi akuisisi blok migas di luar negeri. Ada dua jenis akuisisi, pertama membeli ‎saham perusahaan yang memiliki hak konsesi migas (Share) dan embeli hak kelola (Participating Interest/PI) dalam suatu wilayah kerja. Tanpa adanya investasi di sektor hulu migas akan berdampak pada ketergantungan kita terhadap impor yang cenderung meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

"Demikian Petisi ini kami sampaikan, besar harapan kami bahwa Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas. Sehingga dapat menjadikan suatu alasan yang tepat dan benar untuk membebaskan Ibu Karen Agustiawan dari segala tuntutan semata-mata hanya demi penegakan hukum yang berkeadilan," tandasnya.