Bangun Ibu Kota Baru, Berapa Luas Lahan yang Dibutuhkan?

Pertumbuhan Gedung Tinggi Di Jakarta — Suasana pertumbuhan gedung bertingkat dan pemukiman padat penduduk di kawasan Jakarta, Kamis (2/5/2019). The Skyscraper Center mencatat pertumbuhan gedung tinggi di ibu kota terus meningkat dengan jumlah saat ini mencapai 382 gedung. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro ‎menyatakan, pembangunan ibu kota baru membutuhkan lahan yang luas dan belum dikuasai oleh pihak tertentu.

Oleh sebab itu, salah satu yang menjadi opsi dari pemindahan ibu kota adalah wilayah Kalimantan.

Bambang mengungkapkan, dalam di Kalimantan ada dua kandidat ibu kota baru yang beberapa waktu lalu dikunjungi langsung oleh Presiden Jokowi, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Salah satu alasan pemilihan dua wilayah ini karena masih adanya lahan bebas yang bisa digunakan untuk membangun ibu kota baru.

‎"Kebetulan kemarin saya mengikuti rombongan Presiden melihat dua kandidat lokasi di Kalimantan Tangah dan di Kalimantan Timur. Jadi itu sudah menunjukkan masing-masing daerah sudah mempersiapkan. Terutama yang kita minta dari mereka ada enggak lahan yang sudah bebas. Sehingga ketika masuk ke sana, tidak perlu lagi melakukan pembebasan lahan‎. Nah di situ lah Pemda kita minta coba carikan kita lahan sekian," ujar dia saat berbincang khusus dengan Liputan6.com di Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Dia mengungkapkan, untuk membangun ibu kota baru, paling tidak dibutuhkan lahan seluas 40 ribu hektare (ha). Lahan tersebut untuk menampung penduduk yang jumlahnya sekitar 1,5 juta jiwa.

"Karena untuk kota 1,5 juta (penduduk) tadi kita butuh minimal 40 ribu hektare. Tapi kita harus hitung pengembangan kota, jadi harusnya 80-100 hektare. Nah kalau ada lahan itu bebas, maka itulah yang menjadi kandidat," kata dia.

Selain lahan, yang menjadi pertimbangan dari kandidat ibu kota baru yaitu soal ketersediaan air. Hal ini harus terpenuhi karena terkait dengan kebutuhan dasar bagi penduduk nanti.

"‎Di samping kita melihat, kondisi airnya seperti apa, kondisi kemudahan membangun bangunannya seperti apa, apakah di lahan gambut atau bukan, itu semua kita perhatikan untuk detailnya. Tapi daerah itu menyiapkan lahannya masing-masing. Jadi dua daerah itu sudah menjadi kandidat nantinya. Sudah ada pengujian untuk beberapa detail yang ingin kita pastikan kalau itu memang tersedia di daerah tersebut," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Kawasan Gunung Mas di Kalimantan Tengah dinilai Jokowi pas jadi ibu kota baru Republik Indonesia. Gunung Mas dinilai memiliki luas yang pas dan berada di kawasan segitiga Kalimantan Tengah.

2 dari 3 halaman

Ini Untungnya Tinggal di Ibu Kota Baru

Menteri Bambang Bahas Persiapan Pembangunan Ibu Kota Baru — Menteri Negara PPN/Ka Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Berapa Lama Membangun Ibukota Baru?" di Jakarta, Senin (13/5/2019). Presiden Joko Widodo ingin ibu kota baru berada di luar Pulau Jawa, terutama Kalimantan dan Sulawesi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya,Pemerintah tengah melakukan kajian untuk memindahkan ibu kotanegara ke luar Jawa. Nantinya, ibu kota yang baru akan dibangun dengan konsep yang lebih ramah terhadap penduduknya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ibu kota baru yang akan dibangun nanti mengusung tiga konsep utama, yaitu smart, green dan beautiful. Ketiga konsep tersebut tentunya akan memanjakan penduduk yang tinggal di ibu kota baru nantinya.

"Kita ingin mendesain kota ini smart, green, beautiful dan didesain dari awal sesuai dengan kebutuhan dasar dari penduduknya. Jadi kita ingin nantinya semua warga yang tinggal di situ (ibukota baru), bisa tinggal di liveable city," ujar dia saat wawancara khusus dengan Liputan6.com di Jakarta.

Menurut Bambang, selama ini pada para pekerja khususnya pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pemerintah pusat tinggal jauh dari kantornya. Rumah PNS tersebut mayoritas berada di kota sekitar Jakarta seperti Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang, sedangkan mereka berkantor di sekitar Jakarta Pusat.

"Itu karena kemacetan dan angkutan umum belum ideal, maka butuh sejam atau dua jam bahkan satu arah untuk berangkatnya dan nanti juga pulangnya. Jadi kalau 1 jam berangkat, total 2 jam . Kalau ada yang 1,5 jam sampai 2 jam, bayangkan 2 jam sampai 4 jam dihabiskan hanya di jalan, dan ini sangat tidak bagus untuk quality of life dan tidak bagus untuk kesehatan kita juga. Karena kita hidup hanya di transportasi," kata dia.

Sedangkan jika tinggal di ibu kota baru nanti, PNS ‎akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Pasalnya, hunian yang dibangun untuk para PNS ini tidak akan jauh dari instansi pemerintah tempatnya bekerja.

"Dengan ibu kota baru nanti di mana akses jauh lebih mudah dari kantor ke rumah atau sebaliknya , jaraknya pendek saja mungkin 15 menit sampai 20 menit sehingga kita punya quality of life lebih banyak. Bisa bertemu keluarga lebih sering, bisa melakukan olahraga. Dan yang penting hidup di liveable city yang polusinya juga kita harapkan minimal karena kita ingin di sana semuanya energi terbarukan," tandas dia.

3 dari 3 halaman

Ini Bocoran Lokasi Ibu Kota Baru

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta — Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemerintah belum memutuskan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke lokasi lain di luar Jawa. Lantas di mana lokasi yang akan menjadi ibu kota baru tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk kepastian lokasi dari ibu kota baru belum bisa diungkapkan pada saat ini. Sebab penetapannya akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau bocoran (lokasi) tidak mungkin, nanti Presiden yang akan putuskan berdasarkan kajian akhir yang akan kami sampaikan," ujar dia saat berbincang khusus dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu, 29 Mei 2019.

Dia menjelaskan, saat ini Kementerian PPN/Bappenas tengah mengkaji secara lengkap terkait kebutuhan akan pembangunan ibu kota baru dan lokasi yang cocok.

"Kami masih melengkapi kajian ini terutama untuk detail mengenai kondisi tanah, air yang sangat penting untuk kehidupan sebuah kota," lanjut dia.

Namun yang jelas nantinya, lanjut Bambang, ibu kota baru akan berlokasi di tengah Indonesia. Salah satu yang menjadi pilihannya yaitu wilayah Kalimantan.

"Tapi yang menjadi kisi-kisi adalah mengenai kriteria lokasi, kalau bisa lebih ke tengahnya Indonesia. Karena itulah salah satu idenya ke Kalimantan yang lebih menggambarkan wilayah tengah dari Indonesia," tandas dia.