Ingat, Besok PNS Mulai Masuk Kerja Usai Libur Lebaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin, mengingatkan agar para Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara jangan ada yang terlambat usai liburan lebaran.

Hal ini disampaikannya usai halal bihalal di kediaman Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di jalan Teuku Umar, Jakarta.

"(PNS) supaya jangan terlambat. Tanggal 10 (Juni) harus masuk," ucap Syafruddin di Jakarta, Rabu (5/6/2019).

Dia menegaskan, jika ada yang membolos atau tak masuk di hari tersebut tanpa keterangan, maka akan dikenakan sanksi.

"Kalau tidak (masuk tanpa keterangan), ada sanksinya," ujarnya.

Ombudsman RI inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah instansi pada Jumat (7/6/2019). Salah satu instansi yang dikunjungi adalah Puskemas Setiabudi Jakarta Selatan.

Dalam sidak ini, Ketua Ombudsman RI Adrianus Meliala mengecek jumlah tenaga medis dan yang masuk usai libur Idul Fitri dan sejumlah fasilitas yang tersedia. 

Dari hasil sidak, banyak ditemukan PNS yang masih cuti. Sementara itu, penanggung jawab Puskesmas dipegang oleh dokter non PNS. Hal inilah yang menjadi sorotan dan catatan Adrianus.

"Kami concern  bahwa Puskemas ini dijalankan selama masa libur oleh dokter maupun paramedis yang non PNS atau masih kontrak. Sementara, para PNS-nya semua cuti. Saya kira tidak tepat begitu," jelasnya di lokasi sidak.

Pakar kriminologi ini menyampaikan, pengelola atau penanggung jawab Puskesmas sebelumnya ada pada dokter PNS sebagai kepala Puskesmas. Dan menurutnya tak seyogyanya dibebankan kepada tenaga yang non PNS atau pegawai kontrak.

"Semoga ini menjadi perhatian ke depan terutama oleh Dinas Kesehatan Pemda DKI," pungkasnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Sanksi pun telah disiapkan bagi para PNS yang melanggar ketentuan ini.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB, Mudzakir mengatakan, larangan menggunakan kendaraan dinas ini telah sampaikan oleh Menteri PANRB Syafruddin dalam beberapa kali kesempatan.

"Tidak boleh. Pak Menteri PANRB sudah menegaskan dalam berbagai kesempatan," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (4/6/2019).

Mudzakir menyatakan, bagi PNS ketahuan menggunakan mobil dinas untuk mudik, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS.

"Nanti dinilai berdasarkan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS," kata dia.

Dia mengungkapkan, sanksi yang diberikan kepada PNS tersebut bermacam-macam, tergantung dari jenis dan seberapa besar pelanggaran yang dibuat oleh abdi negara ini.

"Jenis dari hukuman disiplin itu pun banyak, sesuai peraturan disiplin kepegawaian, nanti dilihat dulu jenis pelanggaran dan nilai tingkat pelanggarannya, barulah diberikan hukuman," tandas dia.