Kemenhub Bakal Turunkan Tarif Ojek Online di Jakarta

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membuat larangan diskon untuk moda transportasi berbasis online. Kebijakan ini akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini operator memang sudah tidak memberikan diskon tarif secara langsung. Namun diskon diberikan oleh mitra operator yang menyediakan jasa pembayaran elektronik

"Diskon langsung maupun tidak langsung. Diskon langsung relatif tidak Ada, diskon yang ada ini relatif tidak langsung, yang diberikan oleh patner-patnernya," kata Budi, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019.

Budi pun akan membuat larangan pemberian diskon tarif untuk transportasi online baik ojek online dan taksi online. Hal ini untuk menjaga persaingan usaha yang sehat antara operator. Larangan ini akan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan.

"Oleh karenanya kita merancang satu Peraturan Menteri atau surat edaran yang melarang diskon," tuturnya.

Menurut Budi, tarif transportasi online harus mempertimbangkan kesetaraan dan keseimbangan, sehingga untuk menjalankan prinsip tersebut dia menginginkan tidak ada diskon tarif transportasi online, baik secara langsung atau tidak langsung.

"Diskon itu saya sampaikan bahwa yang namanya tarif online itu harus equilibrium harus quality, jadi dengan equal ini kita minta tidak ada diskon," tandasnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mempersiapkan revisi dua aturan tentang ojek online (ojol). Diketahui ada dua poin yang bakal dimasukkan dalam revisi.

Poin pertama terkait sanksi bagi perusahaan penyedia jasa aplikasi ojek online alias aplikator yang tidak mematuhi regulasi. Kedua, aturan terkait diskon atau promo yang ditawarkan aplikator.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pengaturan terkait promo dan diskon oleh aplikator memang perlu dilakukan. Dengan demikian, tidak ada perang harga antara aplikator.

"Promo itu kan sebenarnya begini, kita kan ingin para aplikator ini tidak melakukan satu diskon langsung maupun tidak langsung, atau perang harga. karena itu diatur," kata dia, di Jakarta, Jumat, 23 Mei 2019.

"Untuk mengatur itu, mesti mengatur baik yang dilakukan terhadap pengemudi maupun pengguna. Nah, kalau yang pengemudi sudah diatur, sekarang pengguna yang lagi dibahas. Termasuk kita sedang membahas apakah aturan itu akan terpisah atau tidak," jelas dia.

Saat ini, Kementerian Perhubungan sedang membahas terkait aturan tersebut. Salah satunya mengenai formulasi pengaturan terkait promo dan diskon.

"Itu juga termasuk yang akan diformulasikan apakah boleh atau tidak boleh sama sekali," dia menuturkan.