Kendalikan Banjir di Bali, Kementerian PUPR Gelontorkan Rp 316 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini tengah merampungkan prasarana pengendali banjir Tukad (sungai) Mati yang berada di Bali dengan total biaya sekitar Rp 316 miliar.

Program penataan dan normalisasi sungai tersebut akan memberi manfaat dalam mengurangi risiko bencana banjir di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, termasuk area Kuta, Seminyak, dan Legian yang menjadi pusat kegiatan pariwisata internasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, perubahan iklim menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Pergeseran dan perubahan masa musim hujan dan kemarau, serta pola hujan dengan durasi pendek namun intensitasnya tinggi kerap mengakibatkan banjir.

"Oleh karenanya saya mengajak semua pihak untuk menjaga daerah tangkapan air melalui penghijauan kembali dan menahan laju alih fungsi lahan," imbuh Menteri Basuki lewat sebuah pesan tertulis, Rabu (12/6/2019).

Tukad Mati sendiri merupakan aliran sungai yang tidak memiliki pusat mata air yang memiliki fungsi utama sebagai drainase wilayah perkotaan. Tukad Mati membelah sebagian Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 39,43 km2 dan panjang sungai utama 22,49 km.

Selama ini, banjir diakibatkan oleh Tukad Mati yang tidak dapat menampung debit air hujan sehingga meluap dan menggenangi wilayah sekitarnya, ditambah terjadinya air rob dari muara. Tukad Mati memiliki area genangan seluas 94 Ha dengan tinggi genangan sampai 2 meter dengan lama genangan air cukup lama, yakni sekitar 4-6 jam.

Pembangunan prasarana pengendalian banjir Tukad Mati yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Bali Penida Ditjen Sumber Daya Air (SDA) dibagi dalam dua segmen, yakni Tukad Mati Hilir dan Tengah. Pelaksanaan proyeknya dikerjakan secara bertahap melalui kontrak tahun jamak (multi years) yang ditargetkan selesai 2019.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: