Kemenhub Tak Revisi Aturan Ojek Online hingga Berlaku Nasional

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan mengevaluasitarif ojek online dan dikeluarkan melalui satu kebijakan. Evaluasi ini ditegaskan bukan semata-mata usulan dari instansinya.

Nantinya sebelum penerapan aturan baru tarif ojek online berlaku, terlebih dulu dilakukan survey pada beberapa kota besar sebagai tahap uji publik.

"Jadi kalau ojol itu kan dinamis, apa yang kita lakukan adalah usulan dari pengemudi. Jadi kalaupun kita melakukan riset kita hanya melakukan tahapan diskusi, tidak pernah kami memutuskan sendiri," kata dia di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Dia menegaskan, keberadaan ojek online saat ini adalah sebuah keniscayaan sebagai dampak dari kemajuan teknologi.

Selain itu, jumlah pekerja yang terlibat dalam profesi ini cukup banyak. Untuk itu, setiap kebijakan yang dibuat dipastikan selalu melibatkan berbagai pihak terkait.

"Jadi tidak benar itu kalau kita yang memutuskan, karena ini dari aspirasi. Jadi kalau tidak percaya bisa tanya ke kelompok-kelompok pengemudi, mereka yang mengusulkan semuanya," tambah dia.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku telah menerima berbagai tekanan dari berbagai pihak mengenai soal pemberlakuan tarif ojek online.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019, sejak 1 Mei 2019 pemberlakuan tarif ojek online resmi berlaku.

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani mengatakan, dari hasil kajian bersama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memang banyak pihak merasa keberatan dengan pemberlakuan tarif tersebut. Padahal, kebijakan tersebut dibuat agar kesejahteraan pihak driver meningkat.

"Sementara memang diinformasikan tarifnya terlalu mahal yang sudah kita tetapkan. Kemudian, di sisi lain, setelah terjadi ribut-ribut banyak, berdampak juga kepada temen-temen driver. Dari sisi driver sudah ada kenaikan pas tanggal 1, walaupun tuntutan mereka lebih baik. Artinya dengan harga seperti itu mereka menganggap layak," kata dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Kemudian, tekanan lain pun datang dari masyarakat. Dari hasil evaluasi sejak ditetapkan tarif batas atas dan bawah para pengguna jasa ojol justru keberatan.

Dari laporan yang diterima pihaknya mereka keberatan dengan tarif tersebut, sebab lebih mahal daripada biasanya.