Kajian Rampung, Lokasi Ibu Kota Baru Tinggal Tunggu Keputusan Jokowi

Sri Mulyani, Yasonna Laoly, dan Bambang Brodjonegoro Rapat Kerja Bersama DPR — Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat rapat kerja dengan Banggar DPR, Jakarta, Selasa (4/9). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyelesaikan kajian mengenai lokasi ibu kota baru yang menjadi program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan demikian, saat ini tinggal menunggu keputusan Jokowi.

“Pokoknya kajian ibu kota baru sudah sampai semua tahap. Tinggal penentuan oleh Presiden,” kata Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin (18/6/2019).

Mengenai lokasinya, Bambang menegaskan jika ibu kota baru Indonesia akan berada disuatu daerah di Kalimantan. “Suatu daerah di Kalimantan pokoknya,” kata Bambang.

Sebelumnya, Bambang mengatakan biaya untuk pembangunan ibu kota tidak akan masuk dalam tahun anggaran 2020. Namun akan dimasukkan dalam APBN 2021 secara utuh.

"Anggarannya itu (pemindahan ibu kota) mungkin baru akan mulai dibutuhkan dalam jumlah signifikan di 2021," ujarnya saat hadir dalam rapat kerja dengan DPR.

Dalam hal ini, pemerintah akan berupaya mendorong agar pembiayaan untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota baru tidak bergantung sepenuhnya terhadap Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya dengan melibatkan sektor swasta.

"Alternatif financing (pembiayaan) yang akan didorong keterlibatan swasta, BUMN sebagai investor, kerjasama pemerintah badan usaha, dan kerja sama pemanfaatan aset. Empat kombinasi yang diharapkan bisa meminimalisir APBN," jelasnya.

Dengan demikian, anggaran pemerintah nantinya hanya untuk membangun infrastruktur dasar serta beberapa gedung pemerintahan seperti Istana, DPR dan gedung lembaga tinggi. "Dan pemindahannya hampir pasti ke Pulau Kalimantan, tinggal penentuan lokasi," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo kembali menyambangi lokasi calon ibu kota baru Republik Indonesia. Lokasi yang ditinjau kali ini disebut dengan ‘kawasan segitiga’ yang bertempat di antara Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas, Pro...

2 dari 2 halaman

Ibu Kota Baru Bakal Terapkan Pembangunan Rendah Karbon

Menteri Bambang Bahas Persiapan Pembangunan Ibu Kota Baru — Menteri Negara PPN/Ka Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menjadi pembicara di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019). Diskusi ini membahas tema "Berapa Lama Membangun Ibukota Baru?". (Liputan6.com/Johan Tallo)

Setelah empat provinsi menyetujui dan menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK), ibu kota baru juga akan menerapkan program yang sama.

Hal ini disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro setelah melakukan penandatangan MoU kerja sama dengan Inggris salah satunya PRK di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

“Bukan hanya ibu kota baru saja, namun PRK ini akan diterapkan di seluruh Indonesia,” ujar Bambang.

Hal ini terjadi pasalnya program PRK ini telah dimasukkan dan menjadi arus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Selain itu, Bambang menambahkan jika ibu kota baru Indonesia juga akan dirancang sebagai kota yang ramah lingkungan.

“Yang pastinya ibu kota baru bakal mengusung smart and green city,” pungkasnya.

Bappenas
Organisasi
Bappenas adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Lihat Selengkapnya
Bappenas
Ibu Kota Baru