Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melaporkan, realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga pertengahan 2019 telah mencapai sebesar Rp 1,91 triliun.
Jumlah itu tercatat sekitar 34,76 persen dari alokasi pagu anggaran KKP pada 2019, yakni sebanyak Rp Rp 5,483 triliun.
"Realisasi (anggaran) KKP sampai dengan 13 Juni 2019 termasuk outstanding kontrak sebesar Rp 1,91 triliun, atau 34,76 persen dari pagu total KKP sebesar Rp 5,4 triliun," ujar Susi di hadapan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Advertisement
Baca Juga
Untuk pencapaian, ia melanjutkan, realisasi anggaran selama setengah tahun ini juga lebih besar dari periode sama pada anggaran 2018.
"Dibanding dengan realisasi di tahun 2018 pada periode yang sama yakni 30,38 persen, realisasi 2019 menunjukan perbaikan," ujar dia.
Adapun berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor B-241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 dan S-338/MK.02/2019, pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk 2020 ditetapkan sebesar Rp 6,472 triliun.
Â
Â
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Rincian Anggaran
Dari jumlah tersebut, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) memakan anggaran terbesar sekitar Rp 1,868 triliun. Porsi anggaran besar lainnya turut diberikan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), yakni sebanyak Rp 1,062 triliun.
Sementara Ditjen Perikanan Budidaya memperoleh Rp 739,572 miliar, Ditjen Perikanan Tangkap Rp 726,554 miliar, Ditjen Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rp 601,075 miliar.
Lalu, Sekretaris Jenderal Rp 523,623 miliar, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Rp 507,850 miliar, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS) Rp 366,017 miliar, dan Inspektorat Jenderal Rp 77,267 miliar.
Pagu indikatif Rp 6,473 triliun itu akan dipakai demi menunjang target indikator kerja KKP pada 2020. Antara lain, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan sebesar 7,9 persen.
"KKP juga target perikanan tangkap sebesar 7,99 juta ton, perikanan budidaya 7,45 juga ton, rumput laut 10,99 juta ton, garam nasional 3 juta ton, dan total produksi perikanan 26,43 juta ton," pungkas Susi.
Advertisement
Usulan Pagu Anggaran 2020
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp 6,472 triliun, atau mengalami kenaikan dari alokasi anggaran pada 2019 yang sebesar Rp 5,483 triliun.
Usulan itu diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beserta jajarannya kepada Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019.Â
"Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor B-241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 dan S-338/MK.02/2019 tanggal 29 April 2019, pagu indikatif KKP tahun 2020 total ditetapkan sebanyak Rp 6,472 triliun," ungkap Susi.
Dari jumlah tersebut, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) menggunakan anggaran terbesar sekitar Rp 1,868 triliun. Porsi anggaran besar lainnya turut diberikan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), yakni sebanyak Rp 1,062 triliun.
Adapun pagu indikatif Rp 6,473 triliun itu akan dipakai demi menunjang target indikator kerja KKP pada 2020. Antara lain, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB( perikanan sebesar 7,9 persen.
"KKP juga target perikanan tangkap sebesar 7,99 juta ton, perikanan budidaya 7,45 juga ton, rumput laut 10,99 juta ton, garam nasional 3 juta ton, dan total produksi perikanan 26,43 juta ton," papar Susi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menilai, pagu indikatif yang KKP ajukan masih terlalu kecil.
Sebab, dari alokasi awal kepada 87 Kementerian/Lembaga pada 2020 yang sebesar Rp 853,983 miliar, KKP hanya mendapat jatah tak lebih dari satu persen.
"Sementara alokasi anggaran pagu indikatif KKP sebesar Rp 6,472 triliun. Ini tidak lebih dari 1 persen alokasi RAPBN tahun 2020. Jadi ini harus diperjuangkan terus agar ditingkatkan," ujar Viva.