Pemerintah Siapkan Strategi Agar Pendidikan Vokasi Bisa Nendang

Jokowi Resmikan Pendidikan Vokasi di Cikarang — Presiden Jokowi mendengarkan penjelasan Presdir Astra Otoparts Hamdhani Dzulkarnaen usai meluncurkan vokasi tahap III yang link and match antar SMK di Jawa Barat dengan industri, di Cikarang Pusat, Bekasi, Jumat (28/7). (Liputan6.com/Angga Yunani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus berupaya mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia. Pendidikan vokasi yang baik diharapkan dapat menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap memasuki dunia kerja.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, ke depan pengembangan pendidikan vokasi akan berfokus pada tiga poin, yakni penguatan Politeknik, SMK, dan BLK (Balai Latihan Kerja).

"Ke depan ini harus ada target yang akan kita lakukan dengan beberapa Kementerian tersebut, bukan hanya berapa orang di bidang apa, sektor mana, kerja sama dengan negara yang mana. Tapi juga terkait dengan anggaran yang akan datang. Karena ini juga akan masuk ke kartu pra kerja dan kartu kuliah," kata dia, saat ditemui, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menambahkan pemerintah juga akan berfokus untuk menyiapkan strategi implementasi program-program penguatan vokasi.

"Misalnya Kementerian mana saja yang nantinya harus terlibat, kemudian program-program spesifik apa yang bisa nendang lah dari sisi untuk mempercepat pekerja skilled kita," urai dia.

"Kedua, agaimana mengatasi hambatan-hambatan yang ada misalnya soal kurikulum lah, soal pelibatan industri, soal instruktur atau guru dan sebagainya," imbuhnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi menyatakan, bahwa BJ Habibie menyambut baik program pemerintah tersebut dan menyatakan bahwa pendidikan vokasi harus ditekankan.

2 dari 2 halaman

Belum Ada Detail

Menaker Hanif saat menghadiri Rapat Koordinasi Komite Vokasi Nasional dan Komite Vokasi Daerah Program Pelatihan Vokasi di PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) pada Kamis (29/3).

Meskipun demikian, dia tidak menyampaikan secara detail program apa saja yang bakal dilakukan. Sebab persiapan dan eksekusi program berada dalam wewenang Kementerian yang terkait dengan pengembangan vokasi.

"Itu kembali ke kementerian masing-masing, tapi secara spesifik ya intinya bahwa Investasi SDM kita harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Harus dilakukan dalam jumlah yang besar. Karena itu pelibatan industri menjadi hal yang tidak terelakkan," ungkapnya.

Terkait anggaran yang disediakan, kata Hanif, dia masih belum bisa mengungkapkan berapa dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. "Belum sampai ngomong dana ya. Lagipula itu urusan kemenkeu," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com