Lapindo Nego Utang ke Pemerintah, Ini Kata Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan melakukan pengecekan mengenai kabar Perusahaan Lapindo Brantas, Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya yang memiliki utang kepada pemerintah sebesar Rp1,9 triliun. Piutang ini berasal dari cost recovery sebagai biaya yang dapat diganti (cost recoverable).

"Mereka mengklaim punya hak cost recovery, dari operasi mereka, kami sudah diskusikan ini. Kalau soal cost recovery itu kan bukan urusan kami, makanya kami mesti cek dulu," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Isa Rachmatarwata saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Isa mengatakan pihaknya akan mendalami mengenai persoalan piutang tersebut kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Selain itu, dirinya juga ingin memastikan mengenai surat dari SKK Migas yang menyatakan adanya biaya yang dapat diganti, sesuai dengan surat SKK Migas No SRT-0761/SKKMA0000/2018/S4 tanggal 10 September 2018.

Di sisi lain, Kemenkeu juga ingin mengecek terkait besaran utang Lapindo yang disebut mencapai Rp773,38 miliar. Utang ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah yang berupa Dana Antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga terdampak lumpur Sidoarjo.

Adapun utang Lapindo terhadap pemerintah hanya sebatas pokok hutang. Namun Lapindo belum memasukkan biaya bunga dari adanya pinjaman tersebut dari pemerintah. Sementara bunga dari utang Lapindo itu diperkirakan sekitar 4 persen dari pokok hutang.

"Kalau kami lihat lagi perjanjianya sebetulnya di situ disebut bahwa ada bunga yang harus mereka bayar juga, nah kami kan harus hitung juga bunganya berapa, tapi nanti kami akan undang mereka," kata Isa.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: