Ini Perbedaan Kualitas Infrastruktur China dan Jepang

Ekonom eksekutif dari Nomura Research Institute, Takahide Kiuchi, menyebut program Jepang ini memiliki unsur politis dari Jepang dan Amerika Serikat (AS). Dua negara itu dipandang sedang menahan laju geopolitik China.

Meski disebut berkualitas rendah, utang China lebih gampang diminta. Alhasil, negara-negara berkembang yang membutuhkan lebih gampang mendapatkan pinjaman.

Profesor keuangan internasional dari Universitas Tokyo, Masahiro Kawai, berkata harga utang dari Jepang memang lebih mahal sehingga utang China lebih menarik. Namun, ia menyebut dalam jangka panjang utang Jepang bisa lebih murah dalam jangka panjang.

Itu disebabkan karena faktor kualitas. Lantaran, infrastruktur China yang murah tetap butuh biaya tambahan jika rusak.

"Argumen Jepang adalah infrastruktur China hanya murah dalam investasi awal, dan itu bisa membebankan peminjam dengan biaya perbaikan yang besar di tahun-tahun ke depan ketika mereka harus membayar berbagai perbaikan," ujarnya.

Kawai belum bisa memastikan bagaimana ketertarikan negara berkembang ke program infrastruktur berkualitas ini. Tetapi ia menyebut program ini membawa pesan simbolik bahwa Jepang memiliki program jangka panjang yang didukung G20.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan membahas permasalahan ekonomi dan keuangan global, terutama yang berkaitan dengan investasi dalam pertemuan KTT G20.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) pesiapan KTT ASEAN dan G20 di Kompleks Istana Kepresidanan Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.

"Kita ingin mengangkat membicarakan yang pertama mengenai Persoalan ekonomi dan keuangan global, terutama yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi," kata Jokowi.

Hal lain yang akan dibahas Jokowi yaitu, tentang langkah-langkah inovasi terkait pengembangan ekonomi digital dan artifical intelligence. Mantan Gubernur DKI Jakarta mengaku juga akan mengangkat isu ketenagakerjaan hingga pemberdayaan perempuan di dunia.

"Ketiga, perlu diangkat mengenai penanganan kesenjangan kualitas infrastruktur, ketenagakerjaan dan pemberdayaan perempuan di dunia," jelas dia.

Dalam ratas kali ini, hadir sejumlah menteri kabinet kerja antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Mensesneg Pratikno.