Bukan Infrastruktur, Pembangunan Periode 2020-2024 Fokus pada Pendidikan Vokasi

Jokowi Resmikan Pendidikan Vokasi di Cikarang — Presiden Jokowi mendengarkan penjelasan Presdir Astra Otoparts Hamdhani Dzulkarnaen usai meluncurkan vokasi tahap III yang link and match antar SMK di Jawa Barat dengan industri, di Cikarang Pusat, Bekasi, Jumat (28/7). (Liputan6.com/Angga Yunani)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memutuskan untuk memfokuskan pembangunan pada periode kedua yaitu pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan hal ini berbeda dengan periode sebelumnya pada 2014-2018 yang fokus dalam pembangunan infrastruktur.

"Sama seperti di (periode) pertama pemerintah (Joko Widodo) fokus membangun infrastruktur. Dalam periode kedua pemerintah akan fokus memperbaiki kualitas sumber daya manusia," kata dia dalam acara DBS Asian Insight Seminar 2019 Indonesia : Looking Ahead Post Election, di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Dia mengungkapkan, salah satu strategi yang disiapkan pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut adalah melalui pelatihan vokasi.

Periode pelatihan vokasi yang tidak begitu panjang disebut menjadi salah satu alasan utama pemerintah memilih strategi. Menurutnya, pelatihan vokasi akan memberikan keterampilan lebih bagi SDM nasional, dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan pendidikan formal.

"Kita melihat jalur science itu lama ceritanya, sementara sebagian besar tenaga kerja yang bekerja itu pendikannya paling SD, SMP, SMK. Sehingga kita perlu membekali para pemuda kita dengan keterampilan. Kalau biacra keterampilan itu adalah vokasi," ujarnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan dua bentuk program pelatihan vokasi. Yang pertama adalah pelatihan serupa dengan program Balai Latihan Kerja (BLK) yang hanya memakan waktu pelatihan antara tiga sampai lima bulan.

Kendati demikian, Menko Darmin mengakui bahwa program BLK yang saat ini sudah dijalankan masih belum maksimal dan perlu ada perbaikan.

"Model yang ada sekarang walau bukan model yang baik adalah BLK. BLK ada yang baik dan tidak baik," ujarnya.

Lalu, program kedua yang disiapkan pemerintah ialah perbaikan kurikulum SMK. Sebab, menurutnya saat ini masih banyak kualitas SMK yang masih kurang baik.

"Kemudian ada tempat praktek lebih dari itu ada tempat magang. Tidak ada magang maka vokasi tidak jalan," tutupnya.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Siapkan Strategi Agar Pendidikan Vokasi Bisa Nendang

Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (sv.ugm.ac.id)

Pemerintah terus berupaya mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia. Pendidikan vokasi yang baik diharapkan dapat menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap memasuki dunia kerja.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, ke depan pengembangan pendidikan vokasi akan berfokus pada tiga poin, yakni penguatan Politeknik, SMK, dan BLK (Balai Latihan Kerja).

"Ke depan ini harus ada target yang akan kita lakukan dengan beberapa Kementerian tersebut, bukan hanya berapa orang di bidang apa, sektor mana, kerja sama dengan negara yang mana. Tapi juga terkait dengan anggaran yang akan datang. Karena ini juga akan masuk ke kartu pra kerja dan kartu kuliah," kata dia, saat ditemui, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menambahkan pemerintah juga akan berfokus untuk menyiapkan strategi implementasi program-program penguatan vokasi.

"Misalnya Kementerian mana saja yang nantinya harus terlibat, kemudian program-program spesifik apa yang bisa nendang lah dari sisi untuk mempercepat pekerja skilled kita," urai dia.

"Kedua, agaimana mengatasi hambatan-hambatan yang ada misalnya soal kurikulum lah, soal pelibatan industri, soal instruktur atau guru dan sebagainya," imbuhnya.