Kementerian PUPR Siap Bantu Pemda Relokasi Warga di Kawasan Kumuh

Terkait dengan relokasi warga di kawasan kumuh, ia mengimbau Pemda perlu menyediakan lahan untuk tempat tinggal pengganti.

Sebab, warga yang terkena dampak relokasi juga tetap membutuhkan hunian yang laik sehingga tidak muncul kawasan kumuh baru.

"Jika Pemda sudah menyiapkan lahan sebagai pengganti tempat tinggal warga yang di relokasi, kami siap membantu untuk penyediaan hunian. Pemda juga harus segera mengajukan proposal bantuan pembangunan rumah ke Kementerian PUPR untuk dapat kami tindaklanjuti di lapangan," serunya.

Salah satu bentuk relokasi kawasan kumuh yang kini tengah dilakukan Pemda yakni penataan di sepanjang bantaran sungai dan rel kereta api yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Langsa di Aceh.

Walikota Langsa Usman Abdullah menyampaikan, penataan bantaran sungai di Kota Langsa sangat mendesak untuk dilakukan. Hal itu diperlukan untuk mempermudah normalisasi aliran air dan mengantisipasi terjadinya bencana banjir di musim hujan.

"Kami tidak ingin ada bencana banjir terjadi di Langsa. Untuk itu kami ingin agar di sepanjang bandaran Sungai Langsa bebas dari hunian warga," terang Usman.

Untuk mewujudkan program tersebut, ia berharap bantuan Kementerian PUPR untuk menyediakan hunian bagi warga Langsa yang terkena dampak program penataan lingkungan tersebut.

Dari perhitungan yang dilakukan Pemkot Langsa, setidaknya diperlukan sekitar 3.000 rumah untuk pengganti rumah warga yang terkena dampak penataan sungai dan kawasan sepanjang rel kereta api.

"Kami sudah menyiapkan lahan seluas 68 ha di dua lokasi yang berbeda untuk relokasi warga yakni 50 ha di Kampung Timbang dan 18 ha di Lobani. Kami harap Kementerian PUPR bisa membantu kami dalam pembangunan rumah warga," ujar dia. 

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyalurkan program Bantuan Stimulan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk 3.000 unit rumah di Bali.

Ini dimaksudkan agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di sana bisa memiliki rumahlaik huni.

"Tahun 2019 ini di Provinsi Bali mendapat program BSPS untuk 3.000 unit dari Kementerian PUPR," ujar Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Jhony Sofyan Fajar Subrata di Bali, Rabu, 26 Juni 2019.

Jhony menuturkan, bantuan bedah rumah tersebut tersebar di tujuh kabupaten di Pulau Dewata. Salah satu lokasi penerima BSPS yakni Kabupaten Karangasem yang mendapat alokasi bantuan untuk 288 unit rumah. 

Penyaluran BSPS tersebut dilaksanakan di empat Kecamatan dan tujuh desa, di antaranya Desa Pertima, Desa Bugbug, Desa Dukuh, Desa Antiga, Desa Gegelang, Desa Pempatan, dan Desa Nongan.

Program BSPS di Bali, imbuh Jhony, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Bali sebagai perpanjangan tangan dari Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di daerah.

Kegiatan bedah rumah ini sudah terlaksana dengan baik dan sudah memasuki tahun ke empat. 

"Tujuan utama program BSPS adalah untuk menyediakan rumah yang semula tidak laik huni menjadi rumah yang laik huni. Setiap unit rumah yang di bedah di Karangasem akan mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 17,5 juta," ujar dia.

Dia menambahkan, rumah yang laik huni harus memenuhi persyaratan berupa keselamatan bangunan (peningkatan kualitas konstruksi bangunan), kesehatan penghuni (pemenuhan standar kecukupan pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan MCK) serta kecukupan minimum luas bangunan (pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang).

"Kami ingin mendorong prakarsa dan upaya masyarakat dengan menumbuhkembangkan keswadayaan penerima bantuan, karena salah satu prinsip BSPS adalah masyarakat sebagai pelaku utama," tandasnya.