Menko Luhut Tak Ingin Buru-Buru Undang Maskapai Asing ke Indonesia

Sebelumnya, sejumlah maskapai di Indonesia saat ini menghadapi kondisi keuangan yang tak sehat. Besarnya biaya operasional pesawat belum mampu ditutup dari sejumlah usaha yang menjadi bisnis tiap masakapai. Lalu, bagaimana supaya industri penerbangan di Indonesia kembali sehat?

Pengamat penerbangan, Gatot Raharjo berpendapat, banyak hal yang perlu dilakukan, baik sisi maskapai atapun pemerintah sendiri sebagai regulator.

Penurunan Tarif Batas Atas (TBA) bukan solusi untuk menyehatkan kembali sejumlah maskapai yang merugi. Justru penurunan TBA menjadikan maskapai semakin tertekan.

"Tidak cukup dengan penurunan TBA. Ini bisa jadi bumerang, kalau ternyata cost maskapai lebih besar, maskapai bisa mengurangi frekuensi, menutup rute bahkan rugi," kata Gatot saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin, 1 Juli 2019.

Untuk membantu maskapai kembali sehat, Gatot menuturkan, setidaknya ada beberapa hal utama yang harus dilakukan, yaitu mengurangi biaya tiga komponen terbesar, seperti avtur, perawatan, sewa pesawat.

Tak cukup hanya itu, masing-masing maskapai harus mengimbangi dengan efisiensi internal dan eksternal. 

"Misalnya efisiensi penggunaan avtur melalui penggunaan rute yang lebih efisien, efisiensi penggunaan avtur waktu di bandara misalnya dengan lebih banyak membuat taxiway jdi pesawat cepat sampai apron dan matikan mesin," tambahnya.

Pemerintah memang mewacanakan memasukkan maskapai asing untuk bisa beroperasi di Indonesia tentunya melalui badan usaha di Indonesia. Dengan begitu akan ada persaingan sehingga maskapai akan lebih sehat.

"Kalau atmosfer bisnisnya masih kayak gini, belum tentu maskapai asing mau masuk. Kecuali yang memang ada maksud-maksud lain. Misalnya pasar di negara-nya sudah jenuh dan dia masih punya armada, jadi dibuang ke negara lain," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, kebijakan insentif fiskal yang diberikan kepada otoritas penerbangan untuk menekan harga tiket pesawat Low Cost Carrier (LCC) akan segera terbit.

Sejauh ini, para menteri terkait sudah menandatangani beleid yang akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).

"Sudah (diteken para Menteri)," kata Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menambahkan, saat ini aturan tersebut sudah diproses di Kementerian Sekretariat Negara untuk selanjutnya ditandatangani oleh Presiden. 

"Sudah diparaf oleh para Menteri terkait. Saat ini sedang proses di Setneg untuk ditandatangani oleh bapak Presiden," kata Susiwijono.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Jokowi-JK berencana memberikan insentif fiskal ke maskapai penerbangan domestik. Hal tersebut dilakukan untuk menekan biaya operasional para maskapai tersebut.

Menko Darmin mengatakan dengan membengkaknya biaya operasional, maskapai mau tak mau harus menaikkan harga tiketnya. Oleh karena itu, perlu adanya pemberian insentif fiskal bagi para maskapai.

"Ada beberapa langkah yang sedang difinalisasi untuk membantu efisiensi di industri penerbangan. Itu menyangkut jasa persewaan, perbaikan pesawat, persewaan dari luar daerah kepabeanan, dan menyangkut impor suku cadang," ujar Menko Darmin saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019.