Pemerintah dan Asosiasi Dorong Pertumbuhan Industri Oleokimia Kelapa Sawit

Senada, Ketua Umum Apolin Rapolo Hutabarat mengutarakan, industri oleokimia juga memiliki dampak besar bagi sektor industri terkait lainnya.

"Industri sawit merupakan industri yang sangat stratgis bagi bangsa kita, karena mampu menciptakan lapangan kerja, investasi, penerimaan pajak, pembangunan infrastruktur, dan juga membuka daerah terisolir dan jadi stimulus (ekonomi) bagi daerah," urainya.

Dia menyebutkan, pertumbuhannya industri oleokimia cukup positif, baik dari sisi investasi dan volume serta nilai ekspor yang menunjukan kinerjanya positif dari tahun ke tahun.

"Melihat kinerja industri oleochemical yang tumbuh tadi, bahwa volume ekspor kita di 2017 mencapai 1,9 juta ton. Di 2018 meningkat jadi 2 juta ton. Untuk milai ekspor di 2017 USD 1,5 miliar, meningkat jadi USD 2,3 miliar di 2018," tandasnya.

Petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa SawitIndonesia (APKASINDO) meminta pemerintah untuk melanjutkan kebijakan pungutan ekspor sawit.

Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat ME Manurung mengatakan, dana pungutan telah dirasakan petani melalui berbagai kegiatan seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), beasiswa anak petani serta buruh sawit, dan pelatihan kompetensi petani.

"APKASINDO tegaskan pungutan ekspor harus dipertahankan. Karena program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional serta daerah," ujar dia di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Dia menilai pungutan sangat berdampak positif bagi petani. Sejak pertengahan 2015, dana pungutan yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sangat bermanfaat bagi para petani khususnya.

Sebagai contoh, ada 10 ribu petani sawit Apkasindo di 22 provinsi dan 116 Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan teknis berkebun.

Terkait program beasiswa, ada 1.500 anak-anak petani di 22 provinsi menerima beasiswa pendidikan D1 dan D3 sawit di Instiper Yogyakarta dan Poltek Sawit CWE.

Selain itu, dana pungutan juga dimanfaatkan bagi pengembangan riset dan kegiatan promosi sawit di dalam serta luar negeri.

Adapula lebih dari 50 ribu hektar lahan petani sudah mendapatkan hibah Rp25 juta per hektare untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

"Yang harus dicatat, PSR ini kebijakan strategis pemerintahan Joko Widodo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Program tersebut dapat terjadi karena Presiden menerbitkan Perpres 61 Tahun 2015 dan berdirinya BPDP-KS. Selama negara ini berdiri, belum ada kebijakan strategis seperti itu," tegas dia.

Gulat juga membantah pernyataan yang menyebut jika pungutan ekspor menjadi biang keladi turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit petani belakangan ini. Itu sebabnya, pungutan ekspor perlu diberlakukan kembali walaupun besarannya perlu disesuaikan.

"Sebab lagi-lagi saya katakan, PE (pungutan ekspor) tidak ada kaitannya dengan penurunan harga TBS petani," kata dia.