Pertamina Dapat Utang USD 1,5 Miliar dari Eximbank Korea

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) akan menawarkan skema baru ke Saudi Aramco terkait kerjasama pembangunan Kilang Cilacap di Jawa Tengah. Hal ini diharapkan menjadi solusi agar pembangunan infrastruktur tersebut bisa terlaksana.

Direktur Mega Proyek dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang mengaku, dalam kerjasama membangun Kilang Cilacap, Pertamina dan Saudi Aramco belum sepakat terkait perhitungan aset Pertamina yang sudah ada di lokasi pembangunan Kilang Cilacap.

"Belum sepakat," tegas Tallulembang, di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.

Dia menuturkan, Pertamina akan melanjutkan pembicaraan dengan perusahaan minyak nasional Arab Saudi tersebut untuk menawarkan skema kerjasama baru. Hal ini sebagai solusi pemecah kebuntuan negosiasi skema kerjasama awal.

"Ada keinginan para pihak untuk melakukan pembicaraan lanjutan, dengan mungkin konsep yang berbeda. Jadi bukan spin off lagi, bukan valuasi aset," tuturnya.

Tallulembang menjelaskan, skema baru tersebut berupa pembangunan kilang untuk tahap awal akan dibangun Pertamina, kemudian pembangunan sampai tahapan tertentu akan ditawarkan ke Saudi Aramco.

"Mungkin kayak aset baru saja kita kerja sama bikin yang baru. Mau petrokimia oke, atau mau produk-produk baru yang akan dihasilkan dari Cilacap dengan unit baru," paparnya.

Menurut dia, Pertamina masih memiliki kemampuan keuangan untuk menggarap Kilang Cilacap, dengan menerapkan skema baru yang ditawarkan ke Saudi Aramco. Konsep ini, sama seperti yang diterapkan dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.

"Kita pendanaan project financing kan nggak masalah. Biasa bangun kilang itu pinjaman 65-70 persen sisanya equity. Itu pun flexible karena kita bisa cari equity partner seperti di Balikpapan," tandasnya.

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta PT Pertamina (Persero), untuk segera menjual kargo gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) Muara Bakau. Ini guna menghindari risiko kelebihan muatan tangki.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Wisnu Prabawa Taher mengatakan, Kargo LNG yang di pasok dari lapangan Muara Bakau berpotensi mengalami kelebihan muatan (high inventory). Hal tersebut disebabkan oleh Pertamina sebagai pembeli yang ditunjuk meminta perubahan jadwal pengapalan kargo pada Mei 2019.

"Perubahan tersebut akan berdampak terjadi potensi kelebihan stok gas karena tidak terserap (unmanageable high inventory) di Kilang Bontang pada akhir Mei 2019," kata Wisnu, di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019.

Wisnu mengungkapkan, untuk mengantisipasi hal tersebut, SKK Migas telah berkoordinasi dengan Pertamina sebagai pihak penjual LNG dan Kilang Bontang untuk melakukan mitigasi, antara lain mendesak Pertamina untuk tetap mengambil kargo LNG Muara Bakau sesuai dengan jadwal.

Kemudian mempersiapkan hal teknis untuk menghindari kelebihan stok gas di Kilang Bontang dan mencegah terjadinya penurunan produksi gas dari Muara Bakau untuk mengerem laju Pasokan gas ke kilang Bontang.

"Hingga saat ini SKK Migas terus berupaya melakukan mitigasi dan menjaga monetisasi gas bumi dengan maksimal, guna memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pemerintah," tandasnya.