KKP: Pelaku Usaha Tak Laporkan Nilai Perikanan Sentuh Rp 36 Triliun pada 2018

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi pajak yang masih belum bisa dioptimalkan di sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 5 triliun.

Hal ini lantaran masih ada sejumlah perusahaan dan pemilik kapal yang tidak patuh dalam pembayaran pajak.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulfikar Mochtar mengatakan, saat ini jumlah kapal yang tercatat beredar di perairan Indonesia sebanyak 7.987 unit. Namun, dari jumlah tersebut, lebih dari 2.000 kapal belum memperpanjang izinnya.

"Sekitar 2.000 kapal belum perpanjang izin. Selama ini juga banyak yang gunakan makelar untuk mengurus perizinan kapal, sehingga pemilik kapal tidak paham apa masalah yang dihadapi saat proses perizinan," ujar dia di Kantor KKP, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019. 

Selain itu, lanjut dia, masih banyak pelaku usaha perikanan yang melakukan penyimpanan dengan menurunkan ukuran kapalnya di dalam dokumen perizinan, sehingga tidak sesuai dengan ukuran kapal yang sebenarnya.

"Pelaku usaha melakukan jalur lobi untuk dapat perizinan.‎ Masih ada perizinan kapal yang di-markdown, ukuran kapal besar tapi di dokumennya sebesar 30 GT," ujar dia.

Sementara soal penerimaan pajak, Zulfikar menyatakan, ada sebesar RP 36 triliun nilai perikanan yang tidak dilaporkan oleh pelaku usaha perikanan. Dari jumlah tersebut, potensi penerimaan pajaknya diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.‎

"Ada Rp 36 triliun nilai perikanan tidak dilaporkan. Potensi pajak Rp 5 triliun. Ini harus ditagihkan pada pelaku usaha supaya lebih optimal. Kita kerja sama dengan Kementerian Keuangan‎. Karena selama ini disebut penerimaan pajaknya dari sektor perikann masih rendah. 2.000 lebih kapal tidak berizin, ini merugikan bagi negara," tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti kembali membantah bahwa program penertiban ilegal fishing berdampak negatif pada kinerja ekonomi perikanan. Sebaliknya justru berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi perikanan.

Berdasarkan data KKP, pada triwulan pertama tahun 2019 tercatat pertumbuhan PDB sektor perikanan mencapai 5,67 persen. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,07 persen.

"Jadi tidak ada bilang penertiban ilegal fishing membuat mundur atau membuat stagnan ekonomi perikanan. Tidak. Justru luar biasa membaik," kata dia dalam acara Halal bihalal KKP, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019.

Perginya kapal-kapal asing dari laut Indonesia membuat pertumbuhan ekonomi perikanan makin kuat. Lebih menggembirakan lagi karena didukung oleh armada tangkap domestik. "Saya rasa ini sangat luar biasa. Jadi hilang 10.000 kapal asing. Justru malah menaikan pendapatan kita," ujar dia.

"Karena yang dulu satu tidak tercatat, kedua alat tangkap menggunakan jaring-jaring yang luar biasa ukurannya. Kapalnya juga luar biasa besar akhirnya menghabiskan sumber daya perikanan," tandasnya.