Kabinet Baru Jokowi Harus Bisa Buat Kebijakan Matang, Jangan Sering Dianulir

KPU Tetapkan Jokowi-Ma’ruf Amin Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih — Pasangan Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin berbincang pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memilih orang yang tepat sebagai pembantunya di periode kedua. Hal ini perlu agar program yang dia rencanakan dapat berjalan, serentak memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Jadi yang paling utama adalah mempunyai menteri yang benar-benar memberikan kepastian kepada pasar policy-nya. Sehingga untuk bisa memberikan kepastian itu kan berarti integritasnya itu harus benar-benar pakem betul," ujar dia, dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Integritas pakem, dalam pengertian Enny, merupakan ketepatan dalam membuat kebijakan. Artinya kebijakan yang dilahirkan sudah melewati proses yang matang.

"Ketika integritasnya pakem itu mestinya gini, ketika kebijakan itu dikeluarkan, itu sudah dengan perencanaan dan pertimbangan yang sangat matang. Jadi bukan hari ini kebijakan dikeluarkan, nanti sore dianulir. Itu sudah pasti tidak memberikan suatu kepastian kepada pasar," tegasnya.

Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan dapat menjadi panduan bagi para pelaku usaha dalam berbisnis. "Jelas kalau mereka bisa dijadikan guidance, panduan. Jadi tidak perlu semua dilakukan oleh pemerintah," ujar Enny.

"Katakanlah untuk sekarang kita mau membangun infrastruktur. Infrastruktur yang akan kita prioritaskan itu apa. Nah kalau itu tepat dan itu mampu nanti memenuhi kebutuhan pasar, maka dengan sendirinya itu akan di-follow dengan berbagai macam kegiatan investasi oleh dunia usaha," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Berbeda dengan Ketum PKB, Ketum Golkar menyatakan partainya belum memikirkan jatah menteri di Kabinet Presiden Jokowi jika Jokowi-Ma'ruf memenangkan Pilpres 2019.

2 dari 2 halaman

Jokowi Diusulkan Bentuk Kementerian Ekonomi Digital

Sebelumnya, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mendorong presiden petahana terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk kementerian baru pada kabinet kerja selanjutnya, yakni Kementerian Ekonomi Digital.

Pembentukan unit kementerian baru ini dinilai penting untuk merespons pertumbuhan ekonomi di era digital. Terlebih jika generasi muda bangsa yang memegang pos kendalinya.

"Syukur-syukur ada Kementerian Ekonomi Digital (pada Kabinet Kerja Jilid II). Itu bisa diisi pos anak muda," ujar Bhima saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (5/7/2019).

Terkait siapa saja sosok-sosok yang laik mengisi posisi sebagai Menteri Ekonomi Digital, ia mencatut beberapa nama bos besar perusahaan e-commerce dalam negeri (unicorn), seperti pendiri Go-Jek Nadiem Makarim serta CEO Bukalapak Achmad Zaky.

"Banyak yang minat. Founder-founder startup unicorn bisa isi posisi itu. Buat makin maju ekonomi digital kita," ungkap dia.