DPR Peringatkan Pemerintah soal Pengelolaan Utang

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang Indonesia pada akhir Mei 2019 sebesar Rp 4.571 triliun. Dengan demikian, rasio utang terhadap PDB pada periode yang sama adalah 29,72 persen.

"Posisi utang di bawah 30 persen atau 29,72 persen. Posisi utang terjaga aman," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Sri Mulyani mengatakan, Kemenkeu juga telah melakukan pembiayaan utang hingga 31 Mei 2019 sebesar Rp 159 triliun. Angka tersebut mencapai sekitar 44,43 persen dari target tahun ini sebesar Rp 359 triliun.

"Pembiayaan utang hingga Mei 2019 terealisasi sebesar Rp 159,6 triliun dan ini lebih rendah dari tahun lalu sebesar Rp 178,5 triliun. Growthnya 10,6 persen," jelasnya.

Mengutip data APBN Kita, realisasi Surat Berharga Negara (SBN) hingga akhir Mei 2019 mencapai Rp 186,04 triliun atau 47,83 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2019. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi SBN periode Mei tahun 2018 yang mencapai Rp 187,90 triliun.

Sementara realisasi pinjaman neto mencapai negatif Rp 26,41 triliun atau 88,89 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019 dengan rincian penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 56,90 miliar dan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp 421,7 miliar, serta penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp 11,27 triliun dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman sebesar Rp 37,32 triliun.

Untuk terus menunjang rencana proyek infrastruktur pemerintah serta pembangunan sumber daya manusia Indonesia, diperlukan dana yang cukup besar yang tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada pendapatan negara karena pendapatan negara belum cukup menutupi pengeluaran Pemerintah.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur serta pembangunan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang tidak dapat ditunda lagi demi mendukung daya saing Ilndonesia di kancah internasional.

Pembiayaan baik berupa penerbitan SBN maupun berupa pinjaman dari dalam dan luar negeri menjadi salah satu sarana Pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah memegang teguh prinsip kehatihatian dan akuntabilitas pengelolaan utang dengan menjadikan pinjaman dalam negeri sebagai fokus utama Pemerintah beberapa tahun terakhir.

"Pemerintah benar-benar memperhitungkan bahwa setiap rupiah utang yang dilakukan harus dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya agar tidak menimbulkan biaya yang lebih besar di masa depan," pungkas Sri Mulyani.