Keputusan Pembelian 20 Persen Saham Vale di Tangan Sri Mulyani

Berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya yang ditandatangani pada 2014, Vale harus melakukan pelepasan saham (divestasi) sebanyak 40 persen. Namun dalam amandemen Kontrak Karya, Vale berkewajiban melepas sahamnya sebesar 20 persen, sebab 20 persen sebelumnya sudah dilepas di Bursa Efek dan tercatat sebagai divestasi.

Divestasi mengacu pada peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 sebagai perubahan ketiga PP No. 23 Tahun 2010. Payung hukum tersebut menyebutkan, divestasi harus dilakukan paling lambat pada 14 Oktober 2019 atau 5 tahun setelah terbitnya PP 77.

Adapun besaran divestasi dalam PP 77 terbagi dalam tiga kategori berdasarkan pada kegiatan pertambangan. Vale termasuk dalam kategori kedua, yaitu kegiatan pertambangan dan pengolahan pemurnian, sehingga perusahaan tambang asal Brazil tersebut hanya kewajiban melepas saham 40 persen.

PT Vale Indonesia Tbk menunggu jawaban pemerintah terkait tawaran kepemilikan 20 persen saham yang akan dilepas perusahaan. Hal ini untuk memenuhi ketentuan‎ Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara (minerba).

Presiden Direktur Vale Nicolas Kanter mengatakan, Vale telah melakukan penawaran 20 persen saham ke Pemerintah Indonesia. Saat ini pihaknya sedang menunggu jawaban pemerintah terkait minat untuk memiliki saham tersebut.

"Pemerintah sih belum ya. Tapi kita mau niat baik kita itu disambut baik‎," kata Nico, di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta.

Menurut Nicolas, jawaban dari pemerintah akan menentukan tahapan proses pelepasa‎n saham kedepannya, seperti mementukan besaran nilai 20 persen saham yang akan dilepas.

Vale Indonesia pun akan terbuka dengan keputusan pemerintah. "Ya belom lah (pelepasan saham). Kan ini penunjukan final juga belum," tuturnya.

Pelepasan saham memang bisa dilakukan dengan mekanisme right issue, namun hal tersebut menjadi pilihan terakhir dalam ‎proses pelepasan saham. Perusahaan pun belum memiliki rencana untuk melepasaham dengan instrument tersebut.

"Nantilah. Paling bagus mah kan uangnya tetap di negara kan. Tapi jangan diinterpretasikan macam-macam,"‎ tandasnya.