Ibu Kota Baru Tak Gunakan Wilayah Hutan Lindung

Menteri Bambang Bahas Persiapan Pembangunan Ibu Kota Baru — Menteri Negara PPN/Ka Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menjadi pembicara di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019). Diskusi ini membahas tema "Berapa Lama Membangun Ibukota Baru?". (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro memastikan pemindahan Ibu Kota Indonesia keluar Pulau Jawa tidak akan menganggu area hutan lindung. Sebab, lahan yang akan digunakan sebagai pusat pemerintahan baru ini pun bebas dari segalanya.

"(Ibu kota baru) tidak akan mengurangi luas hutan lindung," dalam acara Forum Merdeka Barat di Kementerian Bappenas, Jakarta, Rabu (10/8/2019).

Salah satu lokasi yang dinilai tepat menjadi ibu kota baru adalah area lahan Bukit Soeharto. Lokasi tersebut dinilai tepat, sebab selain tidak ada pemukiman banyak yang sudah tidak seperti hutan lagi di kawasan tersebut.

"Sehingga Presiden bilang harus revitalisasi hutannya," imbuhnya.

Di samping itu, Bambang mengatakan adanya ibu kota baru tidak akan mengganggu masyarakat adat setempat. "Tidak akan ganggu adat. Kita kembangkan lahan kosong jadi tidak menganggu yang sudah ada masyarakatnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengaku tidak masalah apabila daerah Kalimantan menjadi ibu kota baru. Asalkan, lahan yang digunakan nantinya harus tetap berdasarkan instrumen yang dituangkan di dalam regulasi perhutanan.

"Kalau KLHK sih yang penting kebutuhan terhadap lahan bagi ibu kota negara itu berdasarkan instrumen-instrumen yang ada di dalam regulasi kehutanan itu dimungkinkan," katanya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar jawa. Pemindahan ibu kota ini sebenarnya bukan rencana baru karena sudah bergulir sejak kepemimpinan Presiden Soekarno.

2 dari 2 halaman

Ibu Kota Baru Bakal Gunakan Jaringan Gas

Bambang juga menyatakan, pemerintah sangat serius dalam upaya pemindahan Ibu Kota Jakarta di luar Jawa. Pemindahaan ini, kata dia, sudah melalui konsep dan perencanaan matang yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah.

"Kita tidak ingin nantinya ibu kota baru seperti banyak kota di Indonesia yang umumnya tidak direncanakan baik," katanya.

Bambang mengatakan di Indonesia sendiri saat ini banyak kota-kota kecil yang berkembang dengan besar namun perencaannya tidak begitu baik. Oleh karenanya, melalui ibu kota baru ini pihaknya menginginkan agar terkonsep dengan baik dan matang.

"Kita ingin ideal diterapkan di ibu kota baru. Dipikirkan lebih awal, infrastruktur disiapkan," imbuhnya.

Melalui ibu kota baru nanti, Bambang juga berharap semua persoalan-persoalan kecil yang selama ini terjadi di kota-kota kecil tidak terjadi disana. Seperti misalnya penggunaan tabung gas.

"Di ibu kota tidak ada lagi LPG. Orang masak dengan jaringan gas kota yang dibangun lebih awal. Tidak seperti saat ini banyak bergantung karena tidak ada jaringan gas kota," katanya.

Kemudian, persoalan air. Nantinya ibu kota baru tidak lagi ada rumah-rumah dengan sumur air. Semua meski sudah tersambung dengan jaringan perusahaan daerah air minum (PDAM). "Sehingga water supplay tidak jadi masalah dan bisa menikmati air berkualitas tanpa merusak lingkungan," imbuhnya.

Mengenai polusi yang terjadi seperti di Jakarta, ibu kota baru akan dibangun dengan konsep green city. "Kalimantan yang lebih dekat dengan forest city dan energinya harus terbarukan. clean dan renewable energy," pungkasnya.