Pimpin Upacara Peringatan Hari Pajak, Ini Pesan Sri Mulyani

Menteri Keuangan  Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait pertemuan antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Stasiun MRT Sabtu kemarin. Menurutnya hal tersebut merupakan sinyal positif proses politik di Indonesia.

"Ya kita senang bahwa proses politik mulai demokrasi pemilu presiden legislatif maupun di daerah sudah selesai dengan baik dan hasilkan hasil yang dihormati oleh semua," kata dia saat ditemui dalam acara Dies Natalis PKN STAN, Tangerang, Minggu (14/7/2019).

Menurutnya, seorang pemimpin negara memang sudah seharusnya menunjukkan hal tersebut kepada masyarakat. "Pimpinan negara miliki tanggung jawab untuk tunjukan ke masyarakat, kita merasa lega dan senang ini terjadi apa yang disebut pertemuan di dalam simbol bahwa proses politik berjalan dengan baik dan hasil yang dihormati bersama," ujar Sri Mulyani.

Dia melanjutkan, hal tersebut juga menandakan meski ada persaingan dan kompetisi namun persatuan tetap yang utama. Sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi seluruh warga negara.

"Dan yang berkompetisi sekarang juga lakukan langkah untuk menunjukan ke seluruh bangsa Indonesia bahwa kita bersatu meski pernah berkompetisi," jelas Sri Mulyani.

Dia juga berharap hal tersebut merupakan salah satu contoh sikap negarawan yang dapat dicontoh oleh generasi muda khususnya para mahasiswa.

"Itu refleksi sangat baik terutama untuk mahasiswa dan generasi muda adalah suatu wajah dan pelajaran kenegaraan yang bisa dilihat dann dipelajari," tutupnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Aturan tersebut merupakan aturan yang memperkuat pemberian insentif pengurangan pajak super atau superduction tax bagi pelaku usaha yang terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, usai terbitnya PP tersebut maka Kementerian Keuangan akan segera mengeluarkan aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada minggu depan. Sehingga aturan ini bisa langsung berlaku efektif.

"Jadi PP ini dikeluarkan untuk memberikan insentif perpajakan biaya yang mereka keluarkan dalam rangka untuk membiayai research, maupun dalam rangka vokasi, bisa dibiayakan dan mengurangi pajak hingga bahkan 200, 300 persen," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).

"Nanti kita lihat, karena PMK nya ini sedang kami susun, untuk menjalankan PP ini, untuk nanti pelaksanaannya segera. Kita Insha Allah bisa menyelesaikan PMK nya segera, satu minggu ini dan kita nanti diumumkan," sambungnya.

Sri Mulyani melanjutkan pemberian diskon pajak 300 persen bagi pengusaha diperlukan agar semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan pendidikan vokasi. Hal ini pun diharapkan mampu menciptakan SDM yang lebih andal dan berkompeten.

"Kan sesuai dengan aspirasi dari Kemenperin, pelaku usaha, serta memberikan insentif bagi para pelaku usaha yang ikut melakukan research dan inovasi dan juga vokasi. Di dalam rangka mereka untuk bisa meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan kualitas competitiveness dari industri," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut pun menambahkan, aturan baru ini merupakan jawaban terhadap permintaan pelaku usaha di Indonesia. Dengan adanya aturan ini pemerintah berharap perusahaan di Indonesia mampu bersaing secara global.

"PP nya adalah merupakan jawaban terhadap keinginan industri dan pelaku usaha, agar mereka memiliki daya kompetisi. Tentu kita berharap dengan ini dapat meningkatkan kualitas SDM kita, dalam mereka mampu untuk kerja atau mendapatkan pelatihan dalam tingkat perusahaan yang sudah memiliki keahlian atau memiliki pasar," jelasnya.