BPS: Tingkat Ketimpangan Penduduk Indonesia Turun

20160608-Wajah Kepadatan Penduduk Ibu Kota yang Carut Marut-Jakarta — Deretan rumah yang berdempetan dengan padat terlihat dari kawasan Jembatan Besi, Jakarta, 5 Juni 2016. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi memicu berbagai permasalahan, dari tata ruang, kemiskinan hingga kriminalitas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio sebesar 0,382 pada Maret 2019. Gini ratio ini merupakan tingkat ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya.

Kepala BPS, Suharyanto mengatakan, angka tersebut menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2018 yang sebesar 0,384. Sementara itu, jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2018 juga turun sebesar 0,007 poin dari yang sebelumnya sebesar 0,389.

"Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,392, naik dibanding gini ratio September 2018 yang sebesar 0,391 dan turun dibanding gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401," kata Suharyanto di kantornya, Senin (15/7/2019).

Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2019 juga tercatat sebesar 0,317, turun dibandingkan dengan gini ratio September 2018 sebesar 0,319 serta gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,324.

Suharyanto menambahkan berdasarkan ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah angkanya di bawah sebesar 17,71 persen."Artinya pengeluaran penduduk pada Maret 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah," imbuhnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Salah satu tugas berat Anies Sandi adalah mengurangi penduduk miskin, dan pengangguran di Jakarta.

2 dari 3 halaman

Tertinggi di Yogyakarta

800 Juta Warga India Hidup Dalam Kemiskinan — Seorang gadis muda membaca buku sambil duduk di rel kereta api di New Delhi, India, Selasa (16/10). Sekitar 800 juta warga India hidup dalam kemiskinan. (AP Photo/Altaf Qadri)

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,93 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 20,59 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Dibanding dengan gini ratio nasional yang sebesar 0,382 terdapat delapan provinsi dengan angka gini ratio lebih tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (0,423), Gorontalo (0,407), Jawa Barat (0,402), Sulawesi Tenggara (0,399) DKI Jakarta (0,394), Papua (0,394), Sulawesi Selatan (0,389) dan Papua Barat (0,386).

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Jumlah Warga Miskin Indonesia Turun 530 Ribu Orang

BPS Mencatat Angka Kemiskinan Menurun — Seorang anak berjalan di permukiman kolong tol kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (16/1). BPS mencatat persentase jumlah penduduk Indonesia miskin pada September 2018 sebesar 9,66 persen atau menurun 0,16 persen. (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen. Angka ini menurun sebesar 530 ribu orang dibandingkan September 2018.

"Presentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018," kata Kepala BPS Suhariyanto, di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (15/7/2019).

Suhariyanto menyampaikan presentase penduduk miskin pada periode September 2018 hingga Maret 2019 di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 136,5 ribu orang. Yakni dari 10,14 juta orang pada September, menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019.

Sedangkan penduduk miskin di perdesaan, BPS mencatat turun sebesar 393,4 ribu orang dsri 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta di Maret 2019.

"Presentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,89 persen menjadi 6,69 persen. Sementara di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,85 persen," katanya.

BPS
Organisasi
BPS atau Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Lihat Selengkapnya
BPS
Ketimpangan
Medeka.com