Indonesia Mencalonkan Diri sebagai Anggota Dewan HAM PBB

Menteri Bambang Brodjonegoro meluncurkan Voluntary National Review 2019 di United National High-Level Political Forum on Sustainable Development — Menteri Bambang Brodjonegoro menyebut Indonesia siap menjadi Anggota Dewan HAM PBB. Dok: Humas Bappenas

Liputan6.com, New York - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, berkunjung ke Markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Ia bercerita mengenai pencapaian demokrasi Indonesia di tengah panasnya situasi global dan kesiapan menjadi Anggota Dewan HAM PBB.

"Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk mewujudkan demokrasi, menghormati kebebasan individu, serta menegakkan hukum, dan praktik-praktif non-diskriminatif terutama terhadap kelompok rentan, untuk mencapai pembangunan yang inklusif," ujar Menteri Bambang seperti dikutip dari rilisnya yang ditulis Selasa (16/7/2019).

Menteri Bambang juga menyebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) naik dari 70,09 pada 2016 menjadi 72,11 pada 2017. Itu menunjukan membaiknya kebebasan berekspresi, berkumpul, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

Masih di New York, Menteri Bambang juga menegaskan Indonesia siap menjadi Anggota Dewan HAM PBB. Ini ia sampaikan pada María Fernanda Espinosa Garcés, Presiden Majelis Umum PBB.

"Melalui pencalonan sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 ini, Indonesia berharap dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan penghormatan universal dan pembahasan terhadap HAM dan kebebasan dasar manusia," ujar Menteri Bambang.

Pencapaian Indonesia di sektor ekonomi juga disorot. Ini mengingat keadaan ekonomi global sedang ada turbulensi, tetapi Indonesia berhasil meraih beberapa hal positif di sektor lapangan kerja dan lingkungan.

"Meski ketidakpastian global tengah terjadi, Indonesia berhasil menurunkan ketimpangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan akses pendidikan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menguatkan upaya pencegahan, penanganan, dan ketahanan terhadap bencana," ujar Menteri Bambang pada forum level tinggi: United National High-Level Political Forum on Sustainable Development.

Menteri Bambang juga datang ke UNICEF House di New York untuk membahas perlindungan anak dari kemiskinan, pernikahan usia dini, dan bullying. Berikut selengkapnya:

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden terpilih Jokowi menyampaikan pidato visi dan misi pemerintahan lima tahun ke depan di Visi Indonesia, Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).

2 dari 3 halaman

Lawan Bullying dan Pernikahan Anak

Hari Pertama Masuk Sekolah — Antusiasme orang tua antar anaknya di hari pertama masuk sekolah. (Delvira Hutabarat)

Di UNICEF House, Menteri Bambang menegaskan komitmen Indonesia untuk memenuhi hak anak sebagai penerus bangsa. Anak-anak disebut sebagai bagian prioritas dalam pembangunan Indonesia.

"Dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Indonesia juga mengusung prinsip no child is left behind sehingga upaya-upaya pembangunan yang dilakukan pasti turut memikirkan kepentingan anak Indonesia," ujar Menteri Bambang di UNICEF House, New York.

Dengan berkolaborasi bersama UNICEF, Indonesia berjanji akan terus melaksanakan upaya pencapaian 139 indikator TBP/SDGs tentang kesejahteraan anak, termasuk mengentaskan kemiskinan, pernikahan anak, hingga mengurangi bullying. Ini dilakukkan lewat Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020.

"Program anti perundungan atau kekerasan, atau bullying di sekolah menengah pertama telah berhasil mewujudkan penurunan kekerasan antar teman sebaya sebesar 30 persen," ujar Menteri Bambang.

Ia pun memberi apresiasi pada siswi kelas 3 SMA dari Makassar, yakni Rizka, yang memenangkan lomba internasional UNICEF dengan karya komik superhero Cipta yang membasmi bullying. Komik itu pun akan resmi diluncurkan di UNICEF House.

3 dari 3 halaman

Rilis Dua Laporan

Menteri Bambang Brodjonegoro bersama Presiden Majelis Umum PBB Maria Fernanda Espinoas Garces. Dok: Humas Bappenas

Dalam United National High-Level Political Forum on Sustainable Development, Menteri Bambang juga menerbitkan Voluntary National Review 2019.

Laporan itu membahas Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia dengan enam fokus, yakni pendidikan berkualitas; pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi; berkurangnya kesenjangan; penanganan perubahan iklim; perdamaian, keadilan, dan kelembangaan yang tangguh; dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

Sementara, Menteri Bambang meluncurkan laporan bertajuk Achieving the SDGs in Indonesia: Emerging Findings for Reaching the Goals pada pertemuan di UNICEF House.

Laporan itu menguraikan masalah ketimpangan terkini di Indonesia, dan efek dari ketimpangan yang bisa meningkatkan kemiskinan anak, terlebih jika kondisi makroekonomi memburuk.

"Untuk itu, Pemerintah indonesia mempeluas investasi di bidang perlindungan sosial untuk menghadang risiko berkembanganya potensi ini," ujar Menteri Bambang.

Bambang Brodjonegoro
Pejabat
Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D atau dikenal sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Lihat Selengkapnya
Bambang Brodjonegoro
Kementerian PPN/Bappenas
Anggota Dewan HAM PBB