Pemerintah Salurkan Rp 403,95 Triliun ke Daerah di Semester I 2019

Sedangkan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) hingga30 Juni 2019, tambah dia telah disalurkan sebesar Rp 3,69 triliun atau 17,60 persen dari pagu alokasi.

Untuk realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan 30 Juni 2019 telah mencapai Rp 41,83 triliun atau 59,76 persen dari pagu alokasi. Tumbuh 16,65 persen (yoy) jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. 

"Capaian positif tersebut disebabkan Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah disalurkan seluruhnya pada bulan Juni 2019 kepada 434 daerah penerima," tandas Sri Mulyani.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan bahwa dana desa pada lima tahun mendatang akan digunakan untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian desa.

“Seperti yang sudah sering pak Jokowi dan Mendes katakan dalam beberapa kesempatan, dana desa mendatang akan lebih digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan SDM desa serta perekonomian,” jelas Plt. Inspektur Jenderal Ansar Husen, di Jakarta, Kamis (4/6/2019).   

Ansar menjelaskan, dana desa yang ada saat ini lebih banyak dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan perekonomian desa. 

Untuk itu, saat ini Kemendes PDTT sedang giat melakukan pengawasan dalam penggunaan dana desa agar penggunaannya sesuai dengan tujuan yang ada.

Ansar menambahkan, pengawasan langsung penggunaan dana desa seharusnya dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan bukan dari Inspektorat Jenderal Kemendes. Namun menurut Ansar, pengawasan yang paling efektif berasal dari masyarakat dan media.

"Pengawasan dana desa kan melibatkan banyak pihak, baik aparat keamanan dan pihak terkait. Namun, terpenting adalah pengawasan langsung dari masyarakat dan media," pungkasnya.  

Dalam rangka peningkatkan efektivitas pemanfaatan dana desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meresmikan Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa di Hotel Sultan, Jakarta.

Kali ini peresmian di wakili oleh Plt. Inspektur Jenderal Ansar Husen yang mewakili Menteri Desa, Eko Putro Sandojo.

Ansar menjelaskan, tujuan dari kegiatan Workshop Pengawasan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Program Inovasi Desa, meningkatkan partisipasi pelaku inovasi desa dalam pengendalian dan menindaklanjuti hasil pengawasan Program Inovasi Desa (PID). 

"Workshop Pengawasan PID ini juga diharapkan memberikan informasi tentang akuntabilitas pengelolaan PID serta capaian kinerja PID. Salah satunya seperti sejauh mana kinerja PID dapat menggali potensi SDM dan SDA Desa sehingga masyarakat dapat lebih memahami ilmu dan skill yang diperlukan," kata Ansar di Hotel Sultan, Jakarta, kamis (4/6/2019).

Selain itu, workshop ini juga memberikan pengajaran pada pengawas di daerah dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa lewat inovasi desa. Dengan begitu bisa dievaluasi apakah penggunaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut atau belum.

Ansar menambahkan, Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berperan aktif untuk melakukan pengawalan. Dengan begitu semua program dapat dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah ke pemerintahaaan yang baik  (good governance). Selain itu, workshop ini juga diharapakan dapat membantu tercapainya pemanfaatan Dana Desa yang lebih optimal.