Hingga Juni 2019, Pemerintah Salurkan Bansos Rp 70,49 Triliun

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5 persen pada kuartal I 2019.

Hal ini dapat terjadi setelah pemerintah memberikan stimulus melalui bantuan sosial (bansos).

"Kuartal pertama mungkin tumbuh sekitar 5 persen," ujar dia di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Sri Mulyani menambahkan, sepanjang Januari hingga Maret pencairan untuk program-program bansos meningkat, sehingga ini akan genjot pergerakan ekonomi.  

"Pencairan di kuartal I meningkat karena Program Keluarga Harapan (PKH) naik dari sisi jumlah per keluarga dan pencairan untuk mereka terutama dana desa," ujar dia.

Untuk itu, Sri Mulyani berharap dengan peningkatan belanja pemerintah ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Kuartal I belanja pemerintah cukup tinggi terutama didorong oleh social spending. Kalau dari masyarakat atau komersial, mungkin kita lihat masih cukup baik karena inflasi rendah dan confidence dari masyarakat cukup tinggi," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada kuartal I 2019 realisasi penyaluran bansos mencapai Rp 36,97 triliun. Realisasi ini meningkat pesat yaitu mencapai 106,62 persen dibandingkan periode sama pada tahun lalu. 

Himpunan Bank Negara atau Himbara, dinilai ikut berperan aktif dalam menyalurkan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Kementerian Sosial. Hal tersebut terlihat dengan adanya jutaan agen dari seluruh cabang Himbara di Indonesia.

M. Taufik Hidayat Vice Presiden Divisi Social Enterpreneurship Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengungkapkan, pihaknya memiliki ratusan ribu agen atau BRI - Link yang tersebar di tiap pelosok Indonesia.

"Agen BRI-Link sekitar 410.000an agen yg tersebar. Mereka bertugas untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan sosial ini, ” ujar Taufik.

Taufik tak memungkiri terdapatnya beberapa kendala yang dialami pihak Himbara dalam penyaluran bansos PKH. Sebagai bank berpelat merah ini, BRI melingkup wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) yaitu dengan kondisi topografi dan geografi yang tersebar dan sulit dijangkau oleh KPM.

Upaya yang dilakukan diantaranya Bank Himbara dalam hal ini Bank BRI bersama Kemenkominfo menyediakan jaringan komunikasi di daerah sulit sinyal, disertai optimalisasi jaringan BRISat yg dimiliki BRI. "Sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan dengan lancar dan optimal bagi KPM," ungkap Taufik.

Menilik ke belakang, Himbara dalam konteks bantuan sosial hadir sebagai upaya peralihan dari penyaluran bantuan secara tunai menjadi non tunai. Selanjutnya, Himbara mengambil langkah melalui pemanfaatan agen BRI-Link.

Artinya ada sharing profit antara perbankan dan para agen Bank dalam hal ini agen BRILink yg melibatkan masyarakat sehingga dapat memaksimalkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Agen bank sebagai perwujudan Branchless Banking, perbankan dimaksudkan sebagai upaya untuk efektifitas dan memberikan kemudahan kepada KPM utk bisa mengakses fasilitas perbankan yg lebih terjangkau dari domisili KPM.