Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan kembali membuka proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.
Seleksi PPPK Tahap II rencananya akan digelar lebih awal pada Agustus mendatang, sementara CPNS 2019 menyusul pada Oktober.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkirakan, lowongan guru masih menjadi porsi terbesar dari total formasi dalam dua kali penarikan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru tersebut.
Advertisement
"Untuk perekrutan PPPK Tahap II dan CPNS, kita sebutnya itu ASN. Porsi terbesar kemungkinan masih guru. Tapi untuk detail informasi pastinya kita masih belum bisa sampaikan," ujar Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (17/7/2019).
Baca Juga
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan batas maksimal formasi yang akan dibuka pada proses perekrutan CPNS 2019 dan PPPK Tahap II, yakni sebanyak 254.173 formasi.
Berdasarkan angka tersebut, Ridwan memproyeksikan, penarikan CPNS tahun ini akan menyediakan kursi sekitar 100 ribu formasi. Begitu juga dengan seleksi PPPK Tahap II.
"Kan ada sekitar 250 ribu formasi tuh untuk seluruh perekrutan ASN tahun ini. CPNS kira-kira sekitar 100 ribu (formasi). Untuk PPPK total kan ada 150 ribu (formasi). Sudah dikurangin yang seleksi tahap pertama, mungkin (PPPK Tahap II) sekitar 100 ribu formasi lagi," tuturnya.
Namun begitu, ia belum berani memastikan berapa jumlah formasi pasti yang bakal disediakan dalam dua seleksi itu. "Detail masih nunggu Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," tukas Ridwan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kabar Gembira, Ini Jadwal Seleksi CPNS dan PPPK 2019
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengumumkan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2019 akan dilaksanakan masing-masing pada Agustus dan Oktober.
"CPNS nanti bulan sepuluh (Oktober). PPPK tahapan kedua ini akan dilakukan kira-kira setelah 17 Agustus paling lama," ujar Menteri Syafruddin di Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada Selasa (2/7/2019).
Syafruddin menyebut, pemerintah kekurangan formasi guru serta tenaga kesehatan, terutama perawat, bidan, dokter untuk mengisi Puskesmas.
Ia melanjutkan, dalam rekrutmen kali ini, jabatan tenaga administratif akan dikurangi. "Terutama kebutuhan di bidang infrasturktur, juga kepentingan-kepentingan yang lebih menjurus kepada skill, jadi tenaga administratif akan kita kurangi," ujarnya.
Untuk saat ini Syafruddin menyebut CPNS masih belum menerima jumlah kebutuhan dari daerah.
Ketika ditanya mengenai sistem perekrutan seperti ranking, sang menteri berkata ingin tes yang dinamis dan fokus ke generasi muda.
"Pokoknya akan dibuat sistem sedinamis mungkin, sebagus mungkin untuk kepentingan bagaimana kualitas SDM itu bisa kita rekrut, kemudian tidak menafikan kebutuhan individu, generasi muda, yang ingin mengabdi pada negara," tegasnya.
Advertisement
Ini Alasan Milenial Masih Mendambakan Jadi PNS
Pemerintah bakal membuka kembali pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun ini. Bahkan selain CPNS, pemerintah juga akan membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pada tahun lalu, banyak milenial yang mendaftar CPNS. Ini juga sebagai bukti bahwa PNS masih menjadi profesi idaman bagi generasi milenial ditengah kemajuan teknologi dan pekerjaan di sektor swasta semakin luas.
Wakil Rektor Universitas Pertamina Budi Soetjipto berpandangan, ada berbagai alasan mengapa milenial masih banyak yang ingin menjadi PNS.
"Mereka masih melihat PNS ini sebuah pekerjaan yang memberikan kepastian, terutama dalam hal pendapatan," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com.
Dengan masuknya generasi milenial menjadi PNS ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan harapan bagi mereka.
Dia berpendapat, generasi milenial ini adalah sumber daya manusia (SDM) yang inovatif dan dinamis. Sementara di sisi lain, PNS adalah pekerjaan yang bersifat birokrat yang memiliki berbagai keterbatasan.
"Nah, pemerintah bisa tidak mewadahi mereka ini yang bisa dibilang punya ambisi tinggi. Kalau tidak, bisa jadi nanti mereka ini keluar lagi dari PNS untuk kerja lagi di swasta, bahkan bikin usaha sendiri terkait profesinya," ujarnya.
Namun begitu, dengan masuknya generasi milenial sebagai PNS ini, diharapkan bisa meningkatkan profesionalitas dan kualitas kinerja PNS ke depannya.
"Positifnya, ya semoga ini menjadi satu langkah agar kinerja Aparatur Sipil Negara ini bisa lebih baik," pungkasnya.