Warga Desa Umera Halmahera Kini Bisa Nikmati Listrik

Selaras dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Tengah Syaiful Samad menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada PLN atas kerja keras yang telah dilakukan sehingga jaringan listrik bisa masuk ke Desa Umera.

“Listrik sebagai kebutuhan utama masyarakat dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar terutama potensi yang ada di desa ini. Semoga dengan hadirnya listrik dapat mendukung peningkatan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan sektor lainnya," papar Syaiful.

Di samping itu, guna melistriki Desa Umera PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 17 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 1,6 kms dan 1 buah Trafo Distribusi kapasitas 100 kVA.

Dengan dilistrikinya Desa Umera ini juga, kini tersisa 63 desa lagi yang akan segera dilistriki oleh PLN dari total 692 desa di Pulau Halmahera dan Pulau Morotai. Adapun ditargetkan pada tahun 2020 PLN dapat melistriki sebanyak 1.181 desa dari total 1.200 desa di Provinsi Maluku Utara atau rasio desa berlistrik PLN sebesar 98,4 persen dimana tercatat hingga Juni 2019 rasio elektrifikasi PLN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 89,33 persen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota baru dalam waktu dekat ini. Pulau Kalimantan digadang-gadang sebagai tempat dimana pusat pemerintahan baru bakal berpijak, setelah dua kawasan yakni Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah dikunjungi Jokowi beberapa waktu lalu.

Lantas, apakah kesiapan pasokan listrik di Tanah Borneo sudah mampu menopang kehadiran ibukota baru?

Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN Machnizon Masri mengungkapkan, sistem kelistrikan di wilayah Kalimantan bakal sudah tersambung atau interkoneksi secara keseluruhan pada 2028 mendatang.   

"Mau di mana aja (ibukota ditempatkan) sebenarnya sama saja, karena sebenarnya Kalimantan secara sistem itu, seperti di Kalimantan Selatan-Timur-Tengah itu sudah satu sistem," jelas dia di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Senin (15/7/2019).

Adapun berdasarkan Peta Rencana Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan Regional Kalimantan RUPTL 2019-2028, jaringan listrik akan tersebar mulai dari Nunukan di ujung timur hingga ke Sambas di ujung barat.

Dalam kurun waktu tersebut, total rencana pengembangan pembangkit di Kalimantan ialah sebesar 4.324,8 MW. Selain pembangkit, PLN juga memperluas transmisi dengan target 10.232 KMS dan mengembangkan gardu induk hingga 3.600 MVA sampai 2028.

Berdasarkan info ketenagalistrikan Direktorat Bisnis Regional Kalimantan PLN, rasio elektrifikasi PLN di wilayah tersebut telah meningkat dari 85,1 persen di 2017 menjadi 90 persen pada 2018.

Hal tersebut turut berimbas terhadap jumlah desa berlistrik PLN, yang bertambah 175 desa menjadi 5.436 desa sejak 2017. Sedangkan 16 persen dari listrik yang digunakan berasal dari energi terbarukan.

Lebih lanjut, Machnizon memperkirakan, kebutuhan listrik pada saat awal ibu kota baruterbentuk mungkin tidak terlalu besar, sekitar 1.000-1.500 MW. Sebab, kondisi ibu kota baru pada masa awal disebutnya tidak akan langsung sepadat Jakarta yang dipenuhi oleh gedung perkantoran sampai pusat perbelanjaan.

"Mengacu ke Putrajaya (ibu kota Malaysia yang dipindahkan dari Kuala Lumpur), itu cuman punya satu mal. Mungkin 500 MW cukup menurut saya. Kalau misalnya nanti kita tahu kebutuhannya sekian, mulainya kan 2024, kan bertahap. Kita bisa saja di RUPTL kalau itu dibaca sampai 2029, kita akan membangun (tambahan pasokan) di Kalimantan 4.000 MW lagi," tuturnya.  

Masyarakat Ener‎gi Baru Terbarukan Indonesi (METI) mengusulkan formula tarif listrik dari pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Formula ini diharapkan bisa masuk dalam rancangan Undang-Undang yang sedang disusun DPR.

Ketua Umum METI Surya Darma mengatakan, dalam ‎pengembangan EBT membutuhkan kepastian untuk investasi, salah satunya adalah penetapan harga jual listrik dari pembangkit berbasis EBT. Hal ini sudah diusulkan METI dalam penyusuan Undang-Undang EBT oleh DPR.

"Kepastian hukum perlu ditaruh pada posisi lebih tinggi, kita harus semangat," kata Surya, saat menghadiri sebuah diskusi, di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Surya mengungkapkan, penetapan tarif listrik yang diusulkan METI adalah melalui badan pengelolaan EBT, badan ini untuk menaungi kegiatan EBT di Indonesia termasuk besaran harga listrik.

"Bagaimana menetapkan harga oleh badan pengelola itu, menerbitkan sertifikat EBT, mengatur presentase penggunaan EBT dan sebagainya," tuturnya.