Ada Ganjil Genap, Kemenhub Siapkan Jalur Khusus Kendaraan Logistik

Ganjil Genap di DKI Diperpanjang hingga 31 Desember — Kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (14/10). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyatakan sistem ganjil genap diperpanjang hingga 31 Desember 2018. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan saat ini pihaknya sedang mengkaji perlunya membuat jalur khusus di jalan nasional bagi kendaraan logistik. Dalam hal ini Kemenhub bekerja sama dengan Kementerian PUPR.

Kajian ini, kata dia, berkaitan dengan rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana memberlakukan lagi sistem ganjil genap seperti pada perhelatan Asian Games. Diketahui, saat itu, sistem ganjil genap berlaku mulai pukul 06.00 hingga 21.00 WIB dari Senin sampai Jumat kecuali hari libur.

"Ini sekarang lagi saya survei. Untuk kita mengusulkan pada PU ada jalur khusus yang memang hanya dilalui oleh kendaraan logistik," kata dia, saat ditemui, di di sela-sela pameran GIIAS 2019, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (18/7).

Dia mengakui bahwa sistem ganjil genap merupakan wewenang BPTJ. Namun pihaknya berupaya untuk mengakomodasi kepentingan para pelaku industri logistik yang bakal terhambat bisnisnya dengan pengaturan tersebut.

"Kalau saya lihat dari asosiasi logistik kendaraan barang mereka butuh semacam kemudahan. Karena pada saat situasi seperti sekarang ini, tidak lebaran dan sebagainya itu kan pergerakan ekonomi harus lebih cepat," ujar dia.

"Salah satunya mereka meminta kepada kita, pada Pak Menteri, untuk ada semacam reward yang diberikan kepada mereka apakah jalur khusus atau apa nanti sedang kita lakukan kajian," imbuhnya.

Dengan demikian, pelaku usaha logistik dapat menjalankan bisnis dengan lancar saat ganjil genap diberlakukan sehingga dapat mendorong distribusi barang lebih cepat dan efisien.

"Harus ada pergerakan logistik yang cepat kan. Apalagi antara satu kawasan dengan kawasan lain. Itu pasti saling memberi dukungan. Ternyata antara kawasan industri itu enggak ada akses yang khusus. Mereka menggunakan jalan tol. Ini kemudian menjadi tidak efisien," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tak hanya pelanggar marka dan rambu yang bisa terdeteksi, pelanggar aturan ganjil genap juga bisa terekam kamera pengawas.

2 dari 3 halaman

Usulan Ganjil Genap Saat Asian Games Diberlakukan, Ini Kata Polda Metro

Ganjil Genap Sudah Diberlakukan di Jakarta — Kendaraan melintas di bawah papan informasi sistem ganjil genap di Jalan S Parman, Jakarta, Rabu (1/8). Pemprov DKI hari ini resmi memberlakukan sistem ganjil genap dengan memberikan sanksi tilang bagi pengendara yang melanggar. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pihak Polda Metro Jaya tengah mengkaji usulan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan agar kebijakan ganjil genap seperti yang berlaku saat Asian Games 2018 untuk mengurangi kemacetan di Jakarta kembali diterapkan.

"Kalau memang itu mengurangi kemacetan dan memang sudah diteliti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kita oke saja," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Kamis (11/7/2019).

Kendati demikian, Argo mengaku kalau keputusan aturan ganjil genap tersebut berada di Pemprov DKI Jakarta. "Yang punya (kebijakan) kan di sana (Pemprov DKI Jakarta)," kata Argo.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar peraturan ganjil genapkendaraan di Jakarta kembali diberlakukan seperti saat Asian Games 2018.

Sebab, hasil evaluasi BPTJ kondisi jalanan di Jakarta menunjukkan kinerja lalu lintas Ibu Kota sedang menurun.

"Contohnya sekarang tiap pagi kemacetan di Tol Cawang menuju Semanggi itu ekornya sudah sampai Cibubur. Kemudian contra flow sampai jam 09.00 WIB sudah diperpanjang sampai jam 10.00 WIB. Memang kemacetan sudah parah. Kita sudah harus antisipasi," ujar Bambang saat dihubungi, Rabu 10 Juli 2019.

Bambang menegaskan, kondisi yang sudah mendesak seperti saat ini harus segera diatasi. Sebab, berdasarkan studi Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) tahun 2019, pergerakan masyarakat di Jabodetabek sudah mencapai 100 juta orang per hari.

3 dari 3 halaman

Tunggu Keputusan Anies

Polisi Tilang Pelanggar Ganjil Genap di Jl MT Haryono — Polisi memberikan surat tilang kepada pengemudi mobil berpelat nomor genap di Jalan MT Haryono, Jakarta, Rabu (1/8). Polisi hari ini mulai memberlakukan sanksi tilang kepada pelanggar aturan di kawasan perluasan ganjil genap (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Padahal, tiga tahun lalu angka tersebut baru mencapai 50 juta orang perhari. Bambang menegaskan, kebijakan ganjil genap ini juga bukanlah sesuatu hal yang baru sehingga tentunya masyarakat dengan mudah kembali menerima.

Apalagi, karena masyarakat sudah pernah merasakan dampak baik dari kebijakan tersebut.

"Oleh karena itu BPTJ bicara transportasi memang bukan gubernur saja. Semualah, ada 3 gubernur, 8 bupati atau wali kota, termasuk BPTJ. Oleh karena itu BPTJ berdasarkan latar belakang tadi mengusulkan kebijakan yang sudah pernah kita coba," jelasnya.

"Jadi ya sudah, kita laksanakan persis sama seperti Asian Games 2018. Itu kira-kira ceritanya," dia mengakhiri.

Bambang menambahkan, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sebab, semua masyarakat di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi kebanyakan berkendara ke arah Jakarta. Sehingga sebaiknya Jakarta dulu yang diatur sebelum kota lainnya.

"Daerah lain kan mengikuti saja. Kan jalannya di Jakarta, Pak Gubernur DKI. Jadi kalau Pak Gubernur udah menetapkan, yang lain pada ikut," ucap Bambang.

"(Kalau ditolak usulnya) gapapa, kita diskusikan. Kan pasti ada solusinya. Kami dengar solusinya Pemprov DKI apa untuk mengatasi kemacetan, kinerjanya menurun, kesehatan memburuk, pasti Pemprov DKI punya usulan dong. Kita diskusikan," dia mengakhiri.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
Kementerian Perhubungan
Organisasi
Kementerian Perhubungan adalah sebuah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Perhubungan
Ganjil Genap