Industri Perkakas AS Incar Pasar Indonesia

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana meminta Kementerian Perindustrian untuk membuat persiapan secara matang agar industri logam dan baja nasional mampu menghadapi persaingan perdagangan internasional. Pasalnya dua industri tersebut saat ini dinilai belum mampu menghadapi persaingan perdagangan internasional.

"Pemerintah perlu mempersiapkan. Pemerintah harus menyiapkan road map industri baja, industri logam," pinta Azam, di Ruang Sidang Komisi VI Nusantara I, Rabu (12/10) sore, setelah Komisi VI DPR menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Asosiasi Industri Mesin Perkakas Indonesia (ASIMPI).

Dalam rapat ini Komisi VI ingin meninjau kembali perjanjian perdagangan internasional yang tertulis dalam enam surat dari Presiden RI Joko Widodo. Pihaknya ingin mempertimbangkan rencana tersebut dengan mendengar masukan dari ASIMPI. 

Setelah berdialog dengan Ketua Umum ASIMPI Rudy Andriyan, Azam menyatakan ASIMPI tak bisa berbuat banyak ketika industri logam nasional tidak tumbuh. Karena jalannya perindustrian mesin perkakas bergantung dari ketersediaan logam nasional. "Industri ASIMPI tidak bisa berbuat apa-apa mana kala industri logam kita tidak tumbuh," ungkap Azam. 

Azam menjelaskan kebijakan industri logam ada di tangan pemerintah, regulasi, kesempatan berusaha ditentukan oleh Kementerian Perindustrian. Terlebih lagi peta kerja dan rencana strategis perindustrian nasional menjadi kewenangan pemerintah. Industri logam menjadi kunci pertumbuhan industri mesin perkakas.

"Pemerintah bertanggung jawab menciptakan tumbuh industri logam di Indonesia. Industri logam itu hulu, induk dari segala industri," jelas Azam.

Komisi VI menargetkan, Indonesia tidak hanya sekadar menjadi pasar saja, tapi harus memiliki visi menjadi produsen. Dengan menjadi produsen akan meningkatkan perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Jangan kita hanya menjadi demand saja, menjadi pasar, kita harus menjadi produsen," tandas Azam.

Lebih lanjut politisi FPD ini mengatakan, DPR bertanggung jawab mempertanyakan tentang policy di Kementerian Perindustrian. Sejauh mana mengembangkan industri-industri logam. Azam mengatakan Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara agraris saja. Tapi juga harus memiliki pendapatan negara di bidang Industri.

Pasar produk permesinan dan perkakas di dalam negeri diproyeksi akan terus mengalami pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang mendorong pembangunan infrastruktur di segala bidang.

Namun sayangnya, pemenuhan kebutuhan produk permesinan dan perkakas di dalam negeri belum mampu dilakukan sepenuhnya oleh industri lokal. Terlihat dari nilai impor produk permesinan dan perkakas yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Ketua Asosiasi Industri Mesin Perkakas Indonesia (ASIMPI) Rudy Andriyana mengatakan, pada 2014 lalu, impor produk permesinan dan perkakas Indonesia mencapai US$ 1,3 miliar. Sedangkan pada tahun ini diperkirakan akan melonjak menjadi US$ 1,5 miliar.

Nilai impor di 2014 US$ 1,3 miliar. Di 2015 sampai dengan Agustus itu US$ 700 juta. Pada tahun ini mungkin bisa naik menjadi US$ 1,5 miliar. Jadi pasar kita memang besar sekali," ujarnya di Jakarta, Senin (28/3/2016).

Menurut Rudy, besarnya arus produk permesinan dan perkakas impor yang masuk ke Indonesia sebenarnya tidak perlu dihadang. Namun, pemerintah harus bisa membujuk produsen dari produk-produk tersebut untuk mau berinvestasi di dalam negeri dan bekerjasama dengan industri lokal.

"Produk perkakas dari asing itu sebenarnya tidak perlu dilawan, tapi dicari cara bagaimana bisa berkontribusi besar di dalam negeri dengan membuka pabrik. Kalau belum bisa bangun merk lokal kita bisa bangun secara bertahap. Kita sedang berjuang membangun industri ini baik membangun merek sendiri atau bekerjasama dengan investor," kata dia.

Sementara itu, Ketua Gabungan Asosiasi Permesinan dan Pengerjaan Logam (GAMMA) Dadang Asikin mengatakan, agar dapat mendorong investasi di sektor permesinan dan perkakas di dalam negeri, maka membutuhkan dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.

Dukungan tersebut, lanjut Dadang, bisa berupa penurunan bea masuk bahan baku, penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) produk dan penunjukan kontraktor-kontraktor lokal dalam proyek pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot oleh pemerintah. Jika proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh pihak lokal, maka otomatis juga akan mengajak industri di dalam negeri dalam memproduksi komponen dan permesinannya.

"Market permesinan dan perkakas kita ini tergantung dari pembangunan industri dan EPC (engineering, procurement and construction) lokal. Ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan industri lokal. Misalnya jika proyek 35 ribu MW itu dikerjakan oleh kontraktor lokal, sudah pasti anggota Gamma pasti diajak. Tapi saat EPC-nya itu Korea dan China agak sulit," kata dia.

Selain itu, untuk menarik investor di industri permesinan dan perkakas juga dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pameran di dalam negeri. Salah satu pameran permesinan dan perkakas yang akan digelar pada tahun ini yaitu Indonesia Hardware Show (IHS) 2016.

Pameran yang akan digelar untuk kedua kalinya ini akan berlangsung pada 28-30 September 2016 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran. Pameran ini akan menampilkan produk-produk permesinan dan perkakas dengan inovasi teknologi terkini baik lokal maupun internasional.

Melalui ajang pameran ini diharapkan akan menjadi wadah bagi investor yang ingin mengetahui kondisi pasar di Indonesia. Selain itu, melalui ajang ini produk permesinan dan perkakas Indonesia bisa unjuk gigi di depan para buyer internasional.