Menteri PUPR Minta Masyarakat Lebih Waspada akan Risiko Bencana

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menggelar konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/12). Dalam kesempatan itu, Menteri Basuki menyesalkan peristiwa penembakan terhadap 31 pekerja proyek Istaka Karya yang tengah membangun Trans Papua (Merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia selama ini dikenal sebagai negara kepulauan yang terletak di kawasan cincin api pasifik (Ring of Fire) sehingga memiliki potensi tinggi terjadinya bencana gempa bumi dan erupsi vulkanik gunung api.

Berkaca pada kondisi tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak masyarakat untuk dapat berperilaku adaptif dalam mengantisipasi risiko bencana alam seperti gempa bumi.

Menurut Menteri Basuki, guna meningkatkan kesadaran masyarakat, diperlukan upaya aktif dari pemerintah pusat dan daerah secara konsisten dan tegas untuk mengintervensi perilaku masyarakat agar siaga terhadap bencana.

"Dalam banyak hal, kita sering sulit untuk konsisten. Misalnya Kementerian PUPR telah membuat standar bangunan tahan gempa, itu harus konsisten kita aplikasikan, terutama di daerah rawan gempa bumi," tegas dia dalam sebuah pernyataan tertulis, Jumat (19/7/2019).

Sebagai bagian mitigasi bencana, ia mengatakan, infrastruktur yang dibangun juga harus tangguh terhadap bencana. Untuk itu, ia mengimbau pemerintah agar tak hanya fokus mencari penyebab bencana, namun juga perlu mencari solusi lewat penelitian serta penyusunan standar-standar teknis bagi pembangunan infrastruktur.

"Hal ini agar infrastruktur yang dibangun akan lebih aman dan tangguh bencana. Secara teknis setiap rencana pembangunan infrastruktur seperti bandara, kereta api, jalan tol, dan bendungan akan melibatkan Pusgen (Pusat Studi Gempa Nasional) untuk melakukan kajian tentang histori gempa di wilayah tersebut," ujar Menteri Basuki.

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menyatakan, ada dua hal penting yang harus diwujudkan dari kepedulian terhadap risiko bencana alam seperti gempa bumi. Yakni kepatuhan atas penerapan aturan standar bangunan (building code) serta zonasi daerah rawan bencana.

"Peran pemerintah daerah sangat besar dalam hal ini, salah satunya lewat pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang harus memperhatikan dua aspek tersebut," seru dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gempa bumi magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Bali dan sekitarnya. Artis-artis tanah air yang tinggal atau berlibur di Bali mengaku turut merasakan guncangan gempa.

2 dari 3 halaman

Kementerian PUPR Siap Bangun Infrastruktur Besar 5 Tahun ke Depan

Ditinggal Mudik Pekerja, Pembangunan Infrastruktur Dihentikan Sementara — Suasana sepi terlihat di proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Seluruh proyek infrastruktur masih ditinggal mudik para pekerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan visi pemerintahan untuk 5 tahun ke depan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Minggu 14 Juli 2019. Pada kesempatan tersebut, hal pertama yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya yakni ingin kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan! Infrastruktur yang besar-besar sudah kita bangun. Ke depan, kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat," tutur Jokowi.

"Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sambungkan dengan kawasan pariwisata. Kita juga harus menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan," tambahnya.

Menanggapi visi tersebut, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin, tak menutup kemungkinan adanya tambahan proyek infrastruktur besar pada rentang waktu 2019-2024.

"Bisa saja (ada tambahan proyek infrastruktur besar). Nanti kan ada Renstra (Rencana Strategis)-nya untuk 5 tahun," ujar dia saat berbincang dengan rekan wartawan di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Syarif pun memastikan, berbagai program infrastruktur seperti pembangunan bendungan dan jalan tol yang telah dicanangkan pada era pemerintahan sebelumnya tetap akan dilanjutkan untuk 5 tahun ke depan.

"Semua yang sifatnya infrastruktur ini perlu dilanjutkan, karena dia tergabung menjadi satu sistem. Kita tidak ingin ada yang kemudian tidak berfungsi," tegas dia.

Dia menyatakan, seluruh proyek-proyek yang dibangun pemerintah melalui Kementerian PUPR setidaknya memiliki suatu destinasi yang pasti. Sebagai contoh, dia mengilustrasikan tujuan pembangunan sebuah proyek jalan nasional.

"Misalnya untuk pariwisata, untuk mendukung industri, mendukung ekonomi. Itu semua harus mengarah ke sana. Jadi tidak ada satupun jalan yang tidak jelas mau dibuat ke mana (tujuannya)," pungkas Syarif.

3 dari 3 halaman

Pemerintah Beri Bantuan Air Bersih dan Sanitasi Korban Gempa Maluku Utara

Kemarau Panjang, Warga Cibarusah Antre Air Bersih — Warga antre mendapatkan bantuan air bersih dari Keluarga Besar Masyarakat Banten di Desa Ridomanah, Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (3/7/2019). Krisis air akibat musim kemarau tersebut menyebabkan warga mengalami kesulitan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (merdeka.com/Arie Basuki)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan upaya penanganan tanggap darurat pascabencana gempa di Halmahera Selatan, Maluku Utara yang terjadi pada 14 Juli 2019.

Gempa yang mengguncang beberapa kali ini mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan turut menimbulkan korban jiwa akibat tertimpa runtuhan bangunan.

Bantuan tanggap darurat disalurkan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya berupa layanan air bersih dan sanitasi, termasuk fasilitas MCK darurat ke lokasi-lokasi pengungsian korban bencana gempa di Kabupaten Halmahera Selatan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, ketersediaan prasarana dan sarana air bersih serta sanitasi untuk keperluan sehari-hari para korban dan pengungsi merupakan hal terpenting dalam masa tanggap darurat bencana.

"Kami sangat concern dengan air bersih terutama di tempat-tempat pengungsian. Kita juga manfaatkan instalasi pengolahan air minum (IPA) terdekat maupun IPA mobile untuk mensuplai air bersih, khususnya ke posko pengungsian," ujar Menteri Basuki, Rabu (17/7/2019).

Basuki Hadimuljono
Tokoh
Basuki Hadimuljono kini menjabat sebagai Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di Kabinet Indonesia Maju.
Lihat Selengkapnya
Basuki Hadimuljono
Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
Bencana Alam
Gempa Bumi