Menteri PUPR: Tak Ada Infrastruktur yang Hebat Tanpa Konsultan yang Mumpuni

Sebelumnya, Menteri Basuki telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi pada 13 November 2017. Peraturan itu merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Regulasi tersebut dapat menjadi acuan dalam menentukan biaya jasa konsultan yang dibayar berdasarkan keahliannya. Diharapkan melalui aturan tersebut tenaga konsultan bisa semakin sejahtera. "Jangan sampai masih ada yang melakukan praktek membanting harga untuk jasa konsultan, karena ini menyangkut expertis (keahlian). Kita harus bisa menghargai keahlian orang," imbuh Menteri Basuki.

Dia menuturkan, dengan adanya standar biaya langsung personil minimal tersebut maka tenaga kerja konsultan konstruksi harus dibayar sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jika tidak maka baik pengguna jasa maupun penyedia jasa bisa terkena sanksi administratif.

"Hal ini diharapkan juga mendorong perusahaan jasa konsultansi untuk bisa lebih baik dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada para anggotanya sehingga kapasitas kerjanya menjadi lebih baik," ujar Menteri Basuki.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo Peter Frans, menyatakan kesiapannya mendukung kebutuhan tenaga konsultan bersertifkat untuk pembangunan infrastruktur ke depan yang akan dipenuhi, baik dari anggota Inkindo maupun organisasi lainnya.

"Perusahaan konsultan di Indonesia jumlahnya mencapai 8.000 perusahaan, sedangkan Inkindo sendiri anggotanya mencapai 6.000 perusahaan. Sebanyak 85 persen anggota merupakan usaha kecil dan menengah," tukas Peter.