Jokowi: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Diumumkan Agustus

Jokowi Pimpin Ratas Bahas Pemindahan Ibu Kota — Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). Rencana pemindahan ibu kota dilakukan demi mengurangi tingkat kepadatangan yang sudah membludak di Jakarta. (Liputan6.com/HO/Radi)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Ibu Kota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke salah satu tempat di Pulau Kalimantan. Ia berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibu kota pada Agustus mendatang.

“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustuslah,” kata Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab, Selasa (39/7/2019).

Menurut Jokowi, kajian pemindahan ibu kota itu hingga saat ini belum rampung, belum tuntas.

“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Jokowi.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibu kota negara itu. Tetapi pemerintah ingin secapatnya diputuskan.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta akan diumumkan oleh Presiden.

Menurut Bambang, lokasi pemindahan ibu kota ada di Pulau Kalimantan. Namun ia enggan menyebutkan nama provinsinya.

“Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul),” ujar Bambang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi meninjau calon lokasi ibu kota baru di Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jokowi menilai lokasi ini pas karena diapit dua bandara dan pelabuhan hingga biaya pemindahan akan lebih hemat.

2 dari 3 halaman

Jadi Calon Ibu Kota Baru, Harga Tanah di Gunung Mas Naik 4 Kali Lipat

Harga tanah di lokasi bakal calon Ibu Kota Indonesia yang baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, naik hingga empat kali lipat dari harga sebelumnya.

“Masyarakat sekarang banyak berbondong-bondong ada yang menjual tanahnya, karena harganya sedang naik empat kali lipat,” kata Binartha salah satu masyarakat saat ditemui Kantor Berita Antara di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Selasa (30/7/2019).

Binartha menjelaskan, bahwa kenaikan harga tanah di dekat lokasi pemukiman terjadi karena masyarakat banyak yang termakan tingginya harga tanah setelah isu pemindahan ibu kota.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di Gunung Mas, satu kavling tanah biasanya dipatok ukuran 20x30 meter, dengan harga Rp 10 juta jika jauh dari pemukiman. Sedangkan harga tanah yang dekat dengan pemukiman, biasanya dihargai Rp 25 juta.

Dengan munculnya informasi akan dijadikan ibu kota, tanah melonjak menjadi Rp 40 juta per kavling dan Rp 100 juta per kavling bila dekat dengan pemukiman atau naik empat kali lipat.

Menurut Binartha, hal tersebut adalah langkah yang kurang tepat, sebab belum dipastikan secara tepat mengenai lokasi Istana Negara ataupun pusat ibu kota nantinya.

3 dari 3 halaman

Jangan Spekulatif

Kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara (Kukar) Kaltim menjadi salah satu calon kuat ibu kota yang baru. (Liputan6.com/ Abelda Gunawan)

Camat Manuhing Sugiarto juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu ambil langkah spekulatif dengan aksi jual beli tanah. “Lokasinya saja belum dipastikan titiknya, kok sudah pada jual beli, nanti kalau salah kan rugi besar, tidak usah beli-beli tanah dulu,” kata Sugiarto.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, Presiden Joko Widodo usai mengunjungi Kecamatan Manuhing, Gunung Mas, pada Mei 2019, mulai menaruh hati dengan lokasi tersebut. Namun saat ini kajian masih dilakukan.

Data menunjukkan, prediksi kebutuhan lahan untuk Istana Negara akan memakan luas sekitar 121 hektare, jika administrasi tanah milik warga tidak diperoleh dengan cara yang benar, ditakutkan lahan yang terkena dampak pembangunan tidak akan mendapat ganti rugi.

Ia mengimbau masyarakat tidak terbawa isu mengenai tingginya harga tanah yang akan diganti nantinya, menyusul pembangunan Istana Negara yang akan dicanangkan.