Mobil Listrik Bakal Bebas PPnBM

Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan pemerintah (PP) terkait pengembangan kendaraan listrik di Indonesia tak kunjung ditandatangani Presiden Joko Widodo. Padahal, di dalam payung hukum tersebut, tidak hanya mendukung keberadaan mobil ramah lingkungan saja, tapi mobil jenis lain yang bisa berkembang di pasar dalam negeri dan berpotensi menjadi komoditi ekspor yang menguntungkan.

Dijelaskan Menteri keuangan, Sri Mulyani, dalam paket kebijakan mobil listrik ini, terdapat salah satu insentifnya yaitu penyesuaian pajak barang mewah. Sebelumnya, ketika konsumen membeli mobil akan terkena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

"Dari dulu kan konsepnya mobil itu barang mewah, karena itu kita sebelumnya ada diskriminasi antara MPV dengan bentuk mobil penumpang yang bentuknya sedan itu dianggap mewah. Itu mungkin juga yang perlu dilakukan revisi," jelas Sri Mulyani saat ditemui di bilangan BSD, Tangerang Selatan, beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, PPnBM baru nanti tidak lagi menyangkut bentuk kendaraan. Jadi, pemerintah akan mengubah kategori pajak yang berdasarkan pengelompokan kendaraan penumpang, komersial, program hybrid, mild hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan flexy engine dan mobil listrik.

"Kami mengelompokkan kapasitas mesinnya menjadi tiga kelompok saja, yaitu di bawah 3.000 cc, 3.000cc sampai 4.000cc, dan 4.000cc ke atas. Diskriminasi PPnBM nanti berhubungan dengan itu (jenis kendaraan, mesin, dan emisi)," tegas Sri Mulyani.

Sementara itu, pengenaan pajak nantinya hanya berkisar 15 persen hingga 70 persen dengan tergantung emisi yang dikeluarkan. Dengan semakin besar emisi dari sebuah kendaraan dihasilkan, maka beban pajak akan semakin besar. "Jadi, ini kombinasi tadi, programnya, kapasitas mesinnya, dan emisi CO2," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut (penyesuaian PPnBM), Johannes Nangoi, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yakin pabrikan yang memiliki model sedan akan tersenyum dengan peraturan PPnBM baru yang bakal dikeluarkan ini.

"harusnya senyum, tunggu dulu peraturannya keluar. Perpres dan PP akan menjadi satu," pungkas Nangoi.