Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri peluncuran Laporan dan Rekomendasi Transfer Fiskal Ekologis di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (1/7). Dalam kesempatan itu, Dia menjelaskan keberadaan ekologi terutama hutan semakin banyak diminati oleh wisatawan kelas atas.
Wisatawan menurutnya, rela membayar mahal hanya untuk tinggal dihutan menikmati alam. Di beberapa daerah bahkan ada wisatawan yang membayar USD 1.000 per malam.
Advertisement
Baca Juga
"Kemarin Saya itu baru membaca satu artikel Wallstrett Journal. Sekarang banyak sekali tren nya mengenai tourism yang sifatnya highend (kelas atas) untuk riling to pay bahkan USD 1.000 semalam untuk hanya tinggal disebuah hutan atau ujung sebuah gunung sendirian tanpa TV, tanpa listrik, dan mereka hanya ingin menikmati alam secara sendiri," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan, kesempatan menggarap pasar seperti ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Sebab, di dunia hanya ada tiga negara yang memiliki kawasan hutan beragam dengan potensi pariwisata yang besar.
"Indonesia mestinya mampu menangkap tren ini sehingga memunculkan suatu highend tourism di mana hutan besar hanya ada 3 tempat di dunia. Indonesia, Columbia dan Brazil," jelasnya.
Sri Mulyani melanjutkan, dengan memanfaatkan hutan untuk menarik wisatawan highend, maka tidak perlu lagi ada penebangan hutan. Langkah ini juga menjadi satu upaya mengurangi kerusakan hutan yang semakin marak terjadi.
"Ini adalah menjadi choice yang sangat besar sehingga tidak ada tention antara hutan dipake secara industri yang merusak dengan keingann untuk mendapatkan penerimaan yang bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat," tandasnya.
Â
Reporter:Â Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Sri Mulyani Bakal Gandeng Selebgram Tangkal Isu Hoaks
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri seminar Keterbukaan Informasi Publik dengan tema Era Keterbukaan Informasi. Seminar tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah dari beberapa provinsi dan Kementerian/Lembaga.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menjelaskan pentingnya menyediakan informasi yang valid dan transparan kepada masyarakat di era teknologi yang semakin maju. Dia juga mengatakan akan mengajak influenser seperti youtuber dan selebgram menyebar informasi seputar keuangan negara.
"Kami akan gunakan influencer juga agar masyarakat punya appetite informasi-informasi keuangan negara. sehingga mereka tak dihinggapi informasi yang salah," ujar Sri Mulyani di Aula Mezanine, Jakarta, Senin (29/7/2019).
Informasi yang beredar pada masyarakat sering kali tak sesuai dengan yang seharusnya yang kemudian digunakan untuk menyebar kebohongan. Hal ini kemudian, harus diantisipasi agar tidak membuat masyarakat terpecah belah.
"Di era keterbukaan informasi ini persoalan paling rumit terlalu banyak informasi dan kebanyakan garbage informasi," jelas Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut pun mengajak masyarakat mulai dari youtuber dan selebgram untuk memerangi berita yang bersifat hoaks. Dengan begitu, informasi sapat diterima baik oleh masyarakat tanpa menimbulkan polemik.
"Kita memang berperang informasi di tengah banyaknya disinformasi, Seolah informasi benar tapi itu menyesatkan. Jadi bagaimana masyarakat bisa bedakan hoaks dan kredibel itu suatu peperangan hari ini. Kita akan terus menerus meminta kepada seluruh stakeholder yang bisa influence keseluruhan," tandasnya.
Advertisement
Sri Mulyani: Masih Banyak Pengusaha Mangkir Bayar Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pengusaha di Indonesia masih ada yang masuk dalam kategori kelas merah.
Kelas merah yang dimaksud adalah melakukan pengindaran pembayaran pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara.
"Namun harus di akui di republik ini ada juga segmen masyarakat yang memang kelas merah. Yang memang itu kadang kadang melakukan penghindaran," ujar Sri Mulyani saat memberi paparan dalam Seminar Astra di Menara Astra, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Dalam mendorong masyarakat kelas merah menjadi taat pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai terus melakukan pendekatan agar masyarakat dan perusahaan lebih terbuka. Sehingga dalam pembayaran pajak antara petugas dan wajib pajak lebih baik.
"Jadi bagaimana menangani yang seperti ini? Pengawasan dan enforcement kita lakukan melalui Ditjen pajak dan Beacukai. Let the move, atau bahasanya suruh mereka hijrah dari tidak baik menjadi baik. Kamu bantu biar menjadi formal. Kalau tidak formal ya begitu, kadang-kadang kalau kita jadi Tom and Jerry," jelas Sri Mulyani.Â