KSPI: 10 Ribu Buruh Terancam PHK

Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa, untuk menolak rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merugikan hak-hak buruh.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menginginkan ada perbaikan iklim investasi, dengan merubah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dianggap terlalu kaku serta tidak ramah investasi.

Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengatakan, alih-alih melakukan perbaikan investasi, arah revisi adalah untuk menekan kesejahteraan buruh.

"Undang-undang ini bunyinya tentang ketenagakerjaan, bukan tentang investasi. Kalau mau revisi ya yang diubah Undang-undang Penanaman Modal Asing, Undang-undang Perindustrian, Undang-undang Perdagangan, atau Undang-undang Perekonomian Nasional," kata Iqbal, di Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, serikat buruh akan melakukan aksi bergelombang di kota-kota industri di seluruh Indonesia.

Menurut Iqbal, FSPMI sudah mengeluarkan surat instruksi agar buruh di setiap kabupaten kota melakukan unjuk rasa ke Pemerintah Daerah, dengan target meminta dukungan untuk menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Berbeda dengan sikapnya yang menolak rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, buruh justru mendesak agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan segera direvisi.

“Jangan sampai ada kesan, ketika buruh yang meminta revisi tidak kunjung direalisasi. Tetapi giliran pengusaha yang meminta cepat sekali dituruti,” ujar Presiden KSPI itu.