Tingkatkan Bisnis, Indra Karya Gandeng 2 BUMN

Pada kesempatan yang sama, Ira Puspadewi menambahkan sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja bisnis kedua belah pihak. Khususnya bagi ASDP dalam hal penyediaan air bersih demi terwujudnya layanan prima bagi pengguna jasa penyeberangan dan pelabuhan yang dikelola.

"Sinergi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi bisnis masing-masing perseroan yang dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Sedangkan U Saefudin Noer selaku Direktur Utama Perum Jasa Tirta 2 menyampaikan, sinergi BUMN merupakan strategi yang sangat baik untuk penguatan korporasi BUMN. Hari ini Jasa Tirta 2 menandatangani Memorandum of Collaboration dengan Indra Karya, tidak menutup kemungkinan kedepan bersama dengan ASDP juga melaksanakan kerja sama.

"Jasa Tirta 2 saat ini dalam proses transformasi perusahaan sehingga kedepan akan semakin banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak dan khususnya sinergi BUMN," pungkasnya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk menjaga kepercayaan para penanam modal atau investor sebagai mitra kerjanya. Hal ini agar investor, baik asing maupun lokal, tidak ragu untuk menanamkan investasi di Indonesia dan beralih ke negara lain.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, salah satu masalah yang sering terjadi antara BUMN dan pihak swasta yang menjadi mitranya yaitu soal kontrak yang telah disepakati. Kontrak kerja sama tersebut seharusnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis dan tidak boleh tiba-tiba berubah di tengah jalan.

"Kalau investor lain melihatnya, wah kalau saya investasi di Indonesia nanti tiba-tiba dalam jangka panjang, mungkin kontrak saya enggak dihargai lagi, kan jadi dirugikan swasta," kata dia di Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Permasalahan kontrak kerja sama seperti ini, lanjut dia, memang kerap terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya dalam proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

"Engak boleh lagi kejadian kayak seperti ini ke depan, oleh sebab itu harus ada solusi yang seharusnya enggak dibawa ke ranah hukum," tuturnya.

Agar tidak berdampak buruk terhadap iklim investasi di Indonesia, Heri berharap Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan ikut serta menyelesaikan masalah pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Marunda.

"Harus ada jalan terbaiknya, intinya apapun keputusannya menjadi win-win solution bagi kedua belah pihak," kata Heri.