Mati Lampu Massal Jadi Bukti Pengelolaan Risiko Industri Strategis RI Rapuh

Jokowi Datangi Kantor PLN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengarkan penjelasan saat mendatangi Kantor Pusat PLN (Persero) di Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019). Kedatangan Jokowi untuk meminta penjelasan direksi PLN menyusul peristiwa pemadaman listrik di hampir seluruh Pulau Jawa. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita menyoroti insiden pemadaman listrik massal di seluruh area Jabodetabek dan beberapa daerah di Pulau Jawa terjadi pada Minggu, 4 Agustus 2019.

Dia meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk jangan hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur saja, tapi juga harus disertai dengan penguatan di sektor energi, khususnya ketenagalistrikan.

"Ini terkait jelas dengan visi misi pemerintah Jokowi yang mengedepankan infrastruktur bahwa ke depan, Jokowi tidak hanya harus fokus pada infrastruktur konektifitas seperti jalan tol, pelabuhan, bandara. Tapi juga infrastruktur untuk ketahanan ekonomi nasional, yakni infrastruktur untuk keterjaminan energi, termasuk infrastruktur ketenagalistrikan nasional," tuturnya, Senin (5/8/2019).

Menurutnya, ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan secara umum merupakan bagian fundamental dari keterjaminan pasokan listrik nasional. Dia menilai, pamadaman listrik massal kemarin menjadi gambaran betapa rapuhnya ketahanan ekonomi serta pengelolaan risiko industri strategis dalam lingkup nasional.

"Secara ekonomi, listrik adalah salah satu nafas utama aktifitas ekonomi. Nyaris tidak ada hari ini aktifitas ekonomi yang tidak terkait dengan listrik. Semuanya membutuhkan energi listrik, yang notabene secara distributif dikuasai oleh PLN," ungkapnya.

"Dengan kata lain, ketidakjelasan managemen risiko di dalam sektor kelistrikan akan memperburuk feel pengusah citra iklim usaha dan iklim investasi kita," dia menambahkan.

Untuk itu, ia melanjutkan, Jokowi dan pemerintahan ke depan harus meyakinkan publik bahwa secara managerial, PLN harus diduduki oleh orang-orang yang profesional di bidang kelistrikan sekaligus melek terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional di sisi lain.

"Jokowi juga harus meyakinkan publik dengan keberpihakan fiskal di dalam APBN bahwa prioritas tidak hanya pada infrastruktur konektifitas, tapi juga infrastruktur industri strategis yang mengarah pada peningkatan kualitas ketahanan ekonomi nasional, dan memperkuat pertahanan nasional," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Padamnya listrik di Jakarta dan sekitarnya dalam waktu cukup panjang membuat aktivitas warganet terganggu. Mereka meluapkan kekesalan dengan mengunggah meme lucu soal mati lampu.

2 dari 2 halaman

Gara-gara PLN, Kepercayaan Investor ke Indonesia Berkurang?

Ketika Malam Tanpa Listrik di Ibu Kota — Kendaraan melintasi Patung Jenderal Sudirman saat listrik padam di kawasan Jakarta, Minggu (4/8/2019). Pemadaman listrik serentak yang terjadi sejak Minggu siang mengubah suasana malam di ibu kota menjadi gelap gulita. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Pemadaman listrik total (black out) di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten dampaknya menganggu aktivitas ekonomi secara signifikan. Mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan hingga industri manufaktur. Telebih, penanganan yang dilakukan PLN, dianggap Presiden Jokowi lamban.

Peneliti Insitute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengungkapkan investasi di manufaktur diperkirakan akan melambat. Hal itu dikarenakan investor merasa pasokan energi tidak pasti.

"Jika mereka ekspansi pabrik tapi jaminan energi listrik tidak stabil ya mereka cari negara lain yang lebih siap, jadi pengaruhi investasi," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Senin (5/8/2018).

Imbas lain pemadaman listrik adalah berefek ke pelayanan masyarakat dari rumah sakit, kantor pemerintah juga banyak yang terimbas.

"Selain itu merugikan UMKM di Jabodetabek dan wilayah yang terganggu. Bisa dibayangkan pekerjaan seperti bengkel, makanan minuman yang bergantung pada listrik terganggu," ujarnya.

Menurutnya, UMKM menjadi korban yang paling rentan karena tidak smua mampu beli genset untuk mem back up aktivitas bisnis ketika listrik padam.

Selain itu, pemadaman listrik yang berimbas ke jaringan telepon dan internet juga mempengaruhi jual beli secara online. Order jadi terlambat, dan konsumen mengeluh.

"Kerugian ekonomi secara total ditaksir bisa menembus triliunan jika kondisi pemadaman terus berlanjut selama 2-3 hari. Apalagi lebih dari 70 persen uang beredar di Indonesia terpusat di DKI Jakarta. Artinya kalau pusat ekonomi terganggu imbasnya ke pertmbuhan secara nasional," tutupnya.