Pembangunan Infrastruktur Mampu Tingkatkan Ekonomi Daerah

Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemedesa PDTT, Taufik Madjid mengungkapkan, saat ini telah terjadi perubahan paradigma pembangunan desa di mana desa sebagai subyek utama pembangunan. Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas yang berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensi desa). Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan staf lokal.

Kedua, lanjut dia, kedudukan desa sebagai pemerintah berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (self governing community) dan pemerintah lokal (local self goverment). Untuk mewujudkan hal itu, kata Taufik, dilaksanakan kebijakan dana desa yang dari sisi pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2015 sampai 2018, penyalurannya tiap tahun meningkat.

"Yang berlanjut pada program prioritas penggunaan desa, realisasi belanja dana desa, serta capaian output dana desa yang makin lama kian baik hasilnya. Dana desa telah meningkatkan akses transportasi. Program pembangunan desa juga telah meningkatkan pelaksanaan padat karya tunai desa melalui dana desa, perkembangan jumlah badan usah milik desa (BUMDesa),"kata dia.

Menurut Taufik, hingga saat ini telah terbangun sepanjang 191.600 km jalan, 1.140 ribu jembatan, dan 5.371 unit dermaga. Selain itu, salah satu indikator dalam pembangunan desa adalah tingkat kepemilikan aset masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah. 

"Apa yang telah dicapai dari program Dana Desa adalah telah menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Selain sumberdaya manusia, keberhasilan peningkatan ekonomi desa dapat dilihat dari aset yang dimiliki desa, dan seberapa besar partisipasi masyarakat didalamnya," jelas dia.

Sementara itu, Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro menyoroti dampak dari pembangunan infrastruktur. dia mengungkapkan, pembangunan infrastruktur telah mendorong peningkatkan kapasitas produksi perekonomian, menghubungkan kutub-kutub pertumbuhan atau aglomerasi ekonomi.

Selain itu, program Infrastruktur telah mendorong peningkatan akses bekerja bagi penduduk kota dan pedesaan serta peningkatan akses perdagangan bagi penduduk dan kota pedesaan. Selain itu juga meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan tinggi serta relokasi sektor manufaktur ke daerah pedalaman.

"Yang paljng dinikmati masyarakat dari Infrastruktur adalah soal waktu (jarak tempuh), masyarakat yang tadinya konektivitasnya jalan provinsi yang pas-pasan atau ada tapi macet bisa menikmati perjalanan mereka. Kedua yang berkesan bagi masyarakat itu bahwa diluar daerah mereka banyak yang menarik, dan ini yang mendorong sektor pariwisata," ujarnya.

Menurut Ari, dampak terbesar dari pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo adalah pada peningkatan perekonomian daerah. Masyarakat tidak perlu lagi mencari penghidupan di kota besar, namun mereka dapat membangun usaha dengan tetap tinggal di desa.

"Bagi orang desa, sekarang bisa hidup di desa, dia bisa punya bisnis di tempatnya. Anak-anak petani bisa menggunakan tehnologi internet untuk menjual produk pertanian ayahnya," jelasnya.

Ari juga menambahkan, pada tahun 2018 ini BPS juga mencatat angka kemiskinan terendah sejak tahun 1999 yaitu sebesar 9,82 persen dari jumlah penduduk total. Adapun dampak positif pembangunan infrastruktur lainnyan adalah pada tingkat propinsi terjadi penurunan ketimpangan antar kabupaten-kota serta terjadi perbaikan setelah 2015.