Jurus Pemerintah Tambal Defisit Migas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mencari cara untuk menambal defisit minyak dan gas bumi (migas) yang selama ini menjadi penyebab defisit neraca perdagangan Indonesia. Apalagi defisit migas diprediksi akan mulai terjadi pada tahun 2025 hingga mencapai puncaknya pada 2050.

Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Fatar Yani Abdurrahman mengatakan, salah satu upaya pemerintah tutupi defisit migas yakni dengan mendorong kapasitas produksi migas. Di mana sampai dengan semester I 2019 produksi minyak siap jual atau lifting minyak baru mencapai 752 ribu bph.

"Jadi salah satu usaha yang dilakukan memikirkan usaha untuk bisa mendapatkan produksi 1 juta per barel per hari. Ini tantangan bukan hanya SKK Migas tapi teman-teman dilapangan juga," katanya dalam diskusi yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (8/8).

Selain mendorong kapasitas produksi, pemerintah juga berupaya menekan penggunaan komsumsi bahan bakar minyak (BBM) maupun gas ditingkat masyarakat. Sebab, sama saja apabila kapasitas produksi ditingkatkan namun kebutuhan atau permintaan dalam negeri masih tinggi.

"Lalu pertanyaannya bisa tidak kurangi konsumsi? di 2025 saya khawatir bisa di atas 2 juta konsumsinya," imbuh dia.

Fatar mambahkan upaya pengurangan konsumsi bahan bakar ini pun bisa dilakukan dengan cara mengkonfersikan gas ke tenaga listrik. Apalagi, setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai mobil listrik, menjadi momentum baik.

"Bayangkan separuh Jakarta gunakan mobil listrik, gasnya yang kita produksikan sebagai listrik separuh konsumsi bahan bakar yang ada di Indonesia bakal turun, kalau bisa terjadi saya yakin defisit impor bisa kurang," katanya.

Di samping itu, dia juga mendorong perluasan pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi (jargas) dapat tersebar di berbagai wilayah. Apabila ini ditingkatkan, maka 5 tahun ke depan diharapkan defisit migas akan tertup.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah menunjuk PT Pertamina (Persero), sebagai pemenang Blok Minyak dan Gas (Migas) Rokan. Dengan hasil itu, Pertamina kelola Blok Rokan setelah kontrak Chevron Pacific Indonesia habis pada 2021.

2 dari 3 halaman

Semester I 2019, Lifting Migas Pertamina Tak Capai Target

Kilang minyak — Di tengah kebutuhan energi nasional yang terus meningkat, menemukan minyak dan gas bumi (migas) menjadi semakin sulit

Sejumlah anak usaha PT Pertamina (Persero) belum mencapai target produksi minyak siap jual dan gas bumi (lifting migas) semester pertama 2019. Perusahaan tersebut pun diminta untuk mengejar ketertinggalan.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan, enam dari sepuluh produsen migas terbesar belum mampu mencapai target lifting migas semester pertama tahun 2019.‎ Dari enam produsen, lima di antaranya adalah unit usaha Pertamina.

"Sepuluh besar ada enam KKKS yang lifting (minyak) turun. Dan dari enam itu lima adalah (milik) Pertamina, yaitu Pertamina EP, PHM, PHE OSES, PH ONWJ dan PKHT. Ini memang menjadi concern," kata Dwi, di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jaka‎rta, Senin (29/7/2019).

Kinerja serupa juga dialami pada lifting gas, terutama pada pengelolaan Blok Mahakam. Kementerian ESDM pun berharap kepada Pertamina mengevaluasi dan mencari terobosan mengatasi masalah tersebut.

"Berharap Pertamina lakukan upaya-upaya untuk perbaikan agar lifting ini jangan sampai mana nanti mana yang diambil oleh Pertamina sebagai operator malah terjadi penurunan," tutur Dwi. ‎

3 dari 3 halaman

Harus Segera Diatasi Pertamina

Dwi menyebutkan, permasalahan lifting migas yang harus secepat mungkin ditangani oleh Pertamina. Diantaranya dengan mengimplementasikan teknologi, transfer of knowladge dan proses investasi yang harus dipercepat.

"Kita harapkan nanti manajemen dan pegawai Pertamina bisa lebih fokus perbaiki kinerja," jelasnya.

SKK Migas mencatat, penurunan lifting gas juga dipengaruhi oleh rendahnya penyerapan kargo berlebih di Muara Bakau yang tidak jadi dijual PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola kilang LNG Bontang.