Pemerintah Diminta Kaji Ulang Moratorium TKI ke Timur Tengah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin menegaskan komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat Indonesia yang terkena masalah, termasuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara lain.

Hal tersebut diungkapkan Syafruddin saat bertemu dengan para TKI yang sedang bermasalah di shelter Konsulat Jenderal RI Dubai, Uni Emirat Arab, di sela-sela menghadiri kegiatan World Goverment Summit.  

"Saya akan bicarakan permasalahan yang sedang dihadapi ini dengan kementerian dan lembaga terkait agar segera dapat diselesaikan. Karena negara pasti hadir untuk membela dan memberikan dukungan setiap warganya yang sedang bermasalah termasuk para TKI dimanapun berada," ujar dia di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Dia mengungkapkan, sekitar 100 TKI Indonesia yang bermasalah untuk sementara ditampung di shelter Konsulat Jenderal (Konjen) RI Dubai, Uni Emirat Arab.

Para TKI yang mengalami masalah keimigrasian ini kebanyakan berasal dari Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan tersebut, Mantan Wakapolri ini mengingatkan agar setiap TKI yang ingin bekerja di kawasan Timur Tengah untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebelum berangkat.

"Kami akan bantu mencarikan solusi terkait masalah keimigrasian ini. Tapi tolong saudara-saudara juga melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebelum pergi ke luar negeri. Jangan mudah termakan rayuan oknum majikan atau penyalur tenaga kerja yang nanti katanya bisa membantu," jelas ‎dia.

Para TKI dapat bertanya kepada sesama rekannya yang telah sukses atau pun kepada aparat desa mengenai prosedur yang harus disiapkan dan dibutuhkan jika ingin bekerja di luar negeri. Sehingga saat sampai di negara tujuan, para TKI dapat bekerja dengan aman, terhindar dari masalah.

Sementara itu, Konjen RI untuk Dubai Ridwan Hassan menyatakan, terdapat sekitar 125 ribu warga Indonesia yang tinggal di Dubai dengan berbagai profesi. Saat ini Konjen Dubai menampung TKW bermasalah sebanyak 100 orang termasuk 2 Balita.

"Mereka umumnya lari dari majikan atau over stay dan kini sedang tahap penyelesaian agar bisa kembali ke tanah air," tandas dia.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Maruli A Hasoloan mengatakan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah program dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia atau biasa dikenal dengan tenaga kerja Indonesia (TKI).

“Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan bagi setiap pekerja migran yang bekerja di luar negeri, “ ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Dia mengatakan, pada akhir 2017, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

“Terbitnya undang-undang PPMI ini menjadi instrumen perlindungan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi setiap pekerja migran,” ungkap dia.‎

Guna memberikan perlindungan sebelum bekerja, lanjut dia, saat ini Pemerintah Indonesia membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). LTSA memberikan layanan yang transparan dan cepat bagi para calon pekerja migran Indonesia.

“Hingga tahun 2018, telah terbentuk 32 LTSA di wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan lokasi potensi pekerja migran Indonesia,” kata dia.

Di samping itu, untuk memberikan informasi dini terkait bermigrasi yang aman bagi para calon pekerja migran Indonesia, Pemerintah telah membentuk Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang mana salah satu pilarnya adalah layanan migrasi.

“Desmigratif sendiri meliputi 4 pilar, yaitu layanan migrasi, usaha produktif, community parenting, dan koperasi, yang mana juga memberikan pemberdayaan bagi keluarga pekerja migran Indonesia dan purna pekerja migran Indonesia sebagai bentuk perlindungan Pemerintah setelah masa kerja,” jelas Maruli.