Atasi Tumpahan Minyak, Pertamina Tak Perlu Libatkan Perusahaan Asing

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) harus memprioritaskan perusahaan dalam negeri untuk mengatasi masalah tumpahan minyak di perairan Karawang. Minyak tersebut tumpah ke laut karena adanya gelembung gas dari sumur YYA-1 di Blok Off Shore North West Java (ONWJ).

Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengatakan, selama perusahaan di Indonesia bisa dan mampu menangani tumpahan minyak, maka perusahaan asing sebaiknya tidak perlu dilibatkan.

“Kalau masih bisa ditangani oleh perusahaan dalam negeri dan perusahaan itu mampu, kenapa mesti melibatkan perusahaan asing,” kata Kardaya, di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Untuk melibatkan pihak asing harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sehingga tidak bisa dipaksakan penggunaanya sebab ada regulasi yang berlaku.

“Perusahaan asing yang dilibatkan untuk menangani penanggulangan tumpahan minyak di Indonesia harus mematuhi peraturan yang ada di dalam negeri,” tuturnya.

Untuk diketahui, penanggulangan tumpahan minyak diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan.

Dalam payung hukum tersebut ditetapkan, perusahaan yang diizinkan untuk menanggulangi tumpahan minyak diwajibkan mendapat persetujuan dari Kementerian Pehubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dengan begitu perusahaan, peralatan maupun jasa tenaga kerja asing yang dipekerjakan harus mendapat izin dari instansi tersebut.

Khusus untuk operator yang mengoperasikan peralatan tumpahan minyak, wajib mendapat sertifikat International Marine Organization (IMO) dari Kementerian Perhubungan.

Hal itu sesuai degan ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka sertifikat IMO dari tenaga asing tidak serta merta berlaku, karena beda negara beda kualifikasi sesuai wilayah negara masing-masing.