Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur?

Jokowi dengan baju adat Sasak, Nusa Tenggara Barat. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan pada pidato kenegaraan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74 di gedung DPR RI. Jokowi tidak menyebut secara rinci provinsi atau kota yang bakal jadi ibu kota baru. Namun setelah pidato tersebut anggota DPD asal Kalimantan Timur (Kaltim) yang memimpin doa.

Ia adalah Muhammad Idris yang merupakan Senator asal Kaltim. Idris diketahui kembali memenangkan kursi DPD pada pemilu serentak lalu.

Sebelum dan sesudah Idris berdoa, para Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) tersenyum lebar. Idris pun berdoa agar pemindahan ibu kota berjalan lancar sesuai nilai-nilai Pancasila.

Kalimantan Timur merupakan salah satu lokasi potensial pemindahan ibu kota. Wilayah yang sudah disorot adalah Bukit Soeharto yang sudah pernah dikujungi Presiden Jokowi.

Faktor-faktor yang menyebut Bukit Soeharto potensial sebagai ibu kota adalah memiliki fasilitas dan konektivitas yang bagus. Lokasinya pun dekat Samarinda dan Balikpapan.

"Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airportnya, Samarinda juga ada airportnya. Sudah enggak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada," ujar Jokowi ketika mengunjungi Bukit Soeharto pada Mei lalu.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Jokowi menyampaikan pidato Kenegaraan menyambut HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta.

2 dari 3 halaman

Bukit Soeharto, Salah Satu Kandidat Ibu Kota Baru di Kalimantan

Liputan6.com sebelumnya melaporkan kunjungan presiden ke Kalimantan Timur.

Bukit Soeharto yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu kandidat ibu kota baru RI. Hal itu terlihat setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambangi Bukit Soeharto, Selasa siang.

Kunjungan Jokowi ke Kalimantan Timur sendiri untuk mengecek kelaikan wilayah tersebut sebagai ibu kota baru. Tak hanya itu, kunjungan ini juga bentuk keseriusan pemerintah soal wacana pemindahan ibu kota yang telah dirintis sejak era presiden pertama RI, Sukarno.

"Kita ingin melihat visi ke depan seperti apa. Indonesia sebagai negara besar juga ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. Ini kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju," ujar Jokowi di lokasi, Selasa, 7 Mei 2019.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang dikunjungi Jokowi dalam melakukan peninjauan awal terkait kelayakan calon ibu kota baru. Selama menyusuri Bukit Soeharto, Jokowi mendapatkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain.

"Memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini dikaji yang salah satunya adalah di Kalimantan Timur yang kurang dan lebih kita datangi siang hari ini," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa wilayah yang dikunjunginya itu memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah tersedia di sekitar kawasan.

Selain itu, Jokowi menilai keberadaan sarana pendukung di lokasi ini dapat menghemat biaya pembangunan apabila di nantinya ditetapkan sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.

3 dari 3 halaman

Infrastruktur Menunjang

bukit — Presiden Jokowi saat meninjau Bukit Soeharto di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019). (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Kendati begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemindahan dan penyiapan ibu kota baru tidak hanya berkutat pada kesiapan infrastruktur saja. Menurut dia, banyak aspek lain yang masih harus dikaji oleh pemerintah dan dikonsultasikan dengan sejumlah pihak terkait sebelum mengambil keputusan.

"Kajian itu tidak hanya urusan infrastruktur. Ada kajian sosial-politiknya seperti apa. Ini yang perlu dipertajam. Kemudian urusan lingkungan dan kebutuhan air seperti apa. Apakah jauh dari sisi kebencanaan entah banjir atau gempa bumi," ucapnya.