Jokowi: Indonesia Harus Waspadai Depresiasi Yuan

Pidato Presiden Jokowi — Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang Tahunan MPR Tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/7/2019). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT Ke-74 Republik Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh Indonesia ke depannya akan semakin berat. Hal ini mengingat kondisi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Kita tidak boleh lengah. Tantangan ekonomi ke depan semakin berat dan semakin kompleks, ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian," ujar dia dia Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi mengatakan, saat ini beberapa negara berkembang (emerging market) sedang mengalami krisis, dan beberapa negara sedang mengalami pertumbuhan negatif. Selain itu, dunia juga menghadapi tantangan perang dagang.

"Depresiasi nilai mata uang beberapa negara seperti Yuan-Tiongkok dan Peso Argentina, membuat kita harus waspada," jelas dia.

Namun saat negara-negara lain ekonominya melambat, lanjut Jokowi, ekonomi Indonesia harus mampu tumbuh. Situasi krisis harus dibalik sebagai peluang.

"Kita harus jeli. Kita manfaatkan kesulitan sebagai kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia Maju," kata dia.

Menurut Jokowi, salah satu kuncinya adalah dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital.

Berbagai program pembangunan SDM pemerintah siapkan, untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Pemerintah membangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

"Indonesia memiliki modal awal untuk bersaing ditingkat global. Jumlah penduduk kita nomor empat terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk kita berusiamuda. Kelas menengah kita tumbuh dengan pesat,"

"Saya yakin dengan fokus pada peningkatankualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah APBN untukAkselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia bukan hanya urusan Jakarta dan pulau Jawa. Tapi harus bisa dinikmati seluruh warga di berbagai pelosok daerah.

2 dari 2 halaman

Jokowi: Kini Data Lebih Berharga dari Minyak

Jokowi Sampaikan Pidato Kenegaraan — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Jokowi akan menyampaikan pidato dalam tiga sesi dengan tema yang berbeda selama acara berlangsung. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Sumber Daya Alam (SDA) bukan lagi menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Di tengah kemajuan teknologi saat ini, data menjadi sumber kekayaan baru sebuah bangsa.

"Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi," ujar dia dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Namun demikian, lanjut Jokowi, bangsa Indonesia juga harus tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, yang membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi, harus diatur secara terukur.

"Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data," kata dia.

Menurut Jokowi, regulasinya harus segera disiapkan dan tidak boleh ada kompromi. Inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara.

"Regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya. Regulasi harus memberikan rasa aman. Dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia Maju," tandas dia.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Nota keuangan
Publik
Nota Keuangan secara harafiah adalah nota yang menjelaskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Lihat Selengkapnya
Nota keuangan
Pidato Kenegaraan
Agenda
Piidato kenegaraan adalah pidato kepala negara di depan dpr/mpr atau pidato resmi kepala negara.
Lihat Selengkapnya
Pidato Kenegaraan
Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019