Defisit Anggaran 2020 Dipatok 1,76 Persen dari PDB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangannya di DPR RI menyatakan pada tahun 2020, Pemerintah akan menempuh tiga strategi kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal ini ditempuh demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi 2030 yang ditargetkan 5,3 persen.

"Strategi tersebut yaitu memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal," kata Jokowi di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2019).

Sejalan dengan hal tersebut, dijelaskan Jokowi, kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur.

"Hal tersebut sebagai wujud dari komitmen Pemerintah untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas, dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman," tegas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul menguasai teknokologi untuk industri hilirisasi, agar bisa lebih maju dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA).

Jokowi mengakatan, Indonesia butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yangmembuat bisa melompat dan mendahului bangsa lain. Selain itu juga butuh terobosan-terobosan jalan pintasyang cerdik yang mudah yang cepat.

"Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi," kata Jokowi, dalam pidato Sidang Bersam DPR-DPD, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi mengungkapkan, berbekal inovasi, kualitas SDM dan penguasaan teknologi maka Indonesia bisa keluar dari kutukan sumber dayaalam. Sebab dengan hilirisasi industri Indonesia bisa jauh lebih maju.

"Memang negara kita ini kaya Bauksit, batubara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi tidak cukup di situ. Kalau kita melakukan hilirisasi industrikita pasti bisa melompat lagi," ujarnya.

Menurutnya, Indonesia harus membangun industri pengolahan bauksit sehingga impor alumina tidak perlu dilakukan, hilirisasi industri batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) sehingga bisa mengurangi impor jutaan ton LPG setiap tahunnya. Membangun hilirisasi industri nikel menjadi ferro nikel sehingga nilai tambah nikel akan meningkat 4 kali lipat.

"Kita harus berani memulai dari sekarang beberapa lompatan kemajuan sudah kita lakukan," tandas Jokowi.