Dana Desa di 2020 untuk Pengembangan SDM dan Ekonomi Daerah

Subak Dana Desa — Perbaikan irigasi subak di Bali menggunakan dana desa (Foto: Dok Kemendes)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo Mengatakan, alokasi dana desa tahun 2020 bakal difokuskan pada pemberdayaan SDM dan ekonomi desa. Diketahui dalam RAPBN Tahun 2020, dana desa dialokasikan sebesar Rp 72 triliun.

"Dana desa dinaikkin jadi Rp 72 triliun, jadi kalau selama ini penggunaannya lebih banyak ke infrastruktur, mulai tahun ini dan tahun depan lebih banyak kepada pemberdayaan SDM dan ekonomi desa," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).

Salah satu yang bakal didorong dengan dana desa, lanjut Eko, adalah pembentukan BUMDes dan pengembangan desa wisata. Sebab pariwisata diakui merupakan sektor yang cukup menjanjikan.

"Jadi BUMDes dan desa-desa wisata akan kita push. Pariwisata memang yang paling cepat, karena BUMDes-BUMDes kita di pariwisata pendapatannya lebih besar dari dana desa yang diterima," urai Eko.

Selain itu, melalui pengembangan BUMDes dan desa wisata, diharapkan makin banyak tenaga kerja yang dapat terserap. "Banyak penciptaan lapangan kerja kemudian kita juga mengantisipasi pengurangan tenaga kerja di pertanian karena modernisasi," ungkapnya.

Terkait program di bidang kesehatan dan pendidikan, kata Eko, bakal terus dikerjakan. Dia mengatakan program di bidang kesehatan berjalan lumayan baik. Ke depan pihaknya akan berfokus di upaya menekan angka stunting.

"Kesehatan juga lumayan. Karena selama 4 tahun ini kita sudah bangun 300 ribu MCK, sarana air bersih 1 juta unit, PAUD, Posyandu juga puluhan ribu unit, itu kan bisa nurunin stunting dari 37,2 jadi 30,8 persen. Terutama stunting yang kita prioritaskan," jelas dia.

"Pendidikan kita lebih banyak di PAUD, melalui berbagai kerja sama. Mungkin lebih banyak PAUD yang dibangun dari Kementerian Desa dibanding Kemendikbud karena itu swadaya masyarakat dan dibantu dana desa," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi mengklaim berkat desa masyarakat menjadi lebih makmur lewat dana triliunan yang dikucurkan.

2 dari 3 halaman

Bappenas: Blockchain Bisa Optimalkan Distribusi Dana Desa

Menteri Bambang Bahas Persiapan Pembangunan Ibu Kota Baru — Menteri Negara PPN/Ka Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menjadi pembicara di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019). Diskusi ini membahas tema "Berapa Lama Membangun Ibukota Baru?". (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, kehadiran blokchain dapat mengoptimalkan distribusi dana desa.

Menurutnya, kemampuan blockchain untuk melacak, mengatur, dan mendistribusikan informasi dinilai bisa mengoptimalisasi proses pemasaran dan rantai distribusi.

"Solusi itu akan meningkatkan efisiensi rantai suplai di bidang agrikultur dan perikanan, juga manajemen e-commerce, Hak Kekayaan Intelektual, bahkan blockchain disebut dapat berfungsi untuk optimalisasi distribusi dana desa,” tuturnya di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Pihaknya menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan guna memaksimalkan implementasi kemajuan teknologi di Indonesia.

"Sebagai institusi perencanaan, Bappenas mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Kebijakan tersebut mencakup peta jalan transformasi digital, harmonisasi peraturan perundangan, kebijakan fiskal, kemudahan berusaha, juga kesediaan akses pendanaan dan tenaga kerja terampil," paparnya.

3 dari 3 halaman

Dana Desa Naik Rp 400 Triliun, Kemendes Bakal Fokus Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dana Desa Naik Rp 400 Triliun untuk Dukung Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Desa — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat memberikan arahan pada acara Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa di Hotel Sultan, Jakarta.

Dalam lima tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun dan sebagian besar dipakai untuk pembangunan infrastruktur, lima tahun ke depan akan dinaikan menjadi Rp 400 triliun. Tidak hanya untuk infrastruktur tapi pemberdayaan manusia dan pemberdayaan ekonomi desa.

"Kita lihat desa-desa yang inovasinya bagus sekarang dana desanya atau BUMDes-nya membayar pajak lebih besar dari dana desanya. Bersama bank dunia ada program bursa inovasi desa, kita menyediakan fasilitator untuk masyarakat supaya ide-idenya bisa tergali keluar sehingga dana desanya bisa berinovasi," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat memberikan arahan pada acara Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa dengan tema “Pengawasan Program Inovasi Desa dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Desa” di Hotel Sultan Jakarta pada Kamis (4/6).

Menurutnya, dalam program inovasi desa ini perlu pendampingan. Kendala paling sulit yaitu mengedukasi masyarakat karena beragamnya atau masih rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, Kemendes PDTT melibatkan forum Pertides untuk mengembangkam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan memberikan pendampingan karena banyaknya jumlah desa.

"Bursa inovasi desa tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk berinovasi. Kedua, setiap inovasi tersebut kita dokumentasikan dalam bentuk video atau tulisan. Sehingga bisa ditiru desa-desa lain sampai negara-negara lain," katanya.

Menurutnya, pentingnya inovasi dan perlunya mengkloning dari desa-desa sukses. Melalui Bursa inovasi desa ini diberikan fasilitator untuk merangsang masyarakat desa agar kreatifitas dan idenya keluar.

"Bursa Inovasi Desa penting agar desa-desa yang sukses kita dokumentasikan hasil inovasinya dalam bentuk tulisan dan video. Sudah ada 11.000 dokumen dalam bentuk tulisan dan video. Kami berharap tiap desa bikin bioskop desa. Inovasi-inovasi, pelatihan-pelatihan, bisa dilakukan di bioskop desa," sambungnya.

Lebih lanjut, Eko mengatakan bahwa dengan inovasi desa, dana desa dipakai untuk hal-hal produktif. Sehingga pengurangan kemiskinan akan lebih cepat.