Pemindahan Ibu Kota Harus Diperhitungkan Serius

20160608-Wajah Kepadatan Penduduk Ibu Kota yang Carut Marut-Jakarta — Deretan rumah yang berdempetan dengan padat terlihat dari kawasan Jembatan Besi, Jakarta, 5 Juni 2016. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi memicu berbagai permasalahan, dari tata ruang, kemiskinan hingga kriminalitas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Langkah pemindahan ibu kota ini menimbulkan pertanyaan dari beberapa pihak.

‎Peneliti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Visi Integritas, Danang Widoyoko, mempertanyakan langkah Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara. Dia menduga keputusan tersebut hanya sekedar untuk menjalankan proyek infrastruktur saja.

"Dugaan saya, jangan-jangan pindah ibu kota ini sekadar proyek infrastruktur Jokowi berikutnya," kata Danang, dalam sebuah diskusi di kawasan Pusat Bisnis Sudirman, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Pembangun proyek infrastruktur kedepannya harus lebih diperketat, sebab beberapa infrastruktur yang sudah rampung dibangun tidak dimanfaatkan masyarakat dengan optimal.

"Bandara Kertajati, LRT Palembang, kereta Bandara, itu kan sepi," ujarnya.

Danang melanjutkan, atas beberapa infrastruktur yang belum digunakan secara optimal, pembangunan infrastruktur harus dikaji dengan matang, sebab dalam periode kedua pemerintahan Jokowi sudah tidak ada lagi motif politik.

"Saya kira pemerintah perlu kalkulasi ulang pembangunan infrastruktur. Periode kedua tidak ada tujuan politik," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi meminta izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Jokowi juga menyebutkan alasan pemindahan Ibu kota.

2 dari 2 halaman

Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Simbol Kemajuan Bangsa

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta — Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali melontarkan wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. (Liputan6.com/JohanTallo)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memaparkan belanja negara pada tahun 2020 akan difokuskanuntuk pengurangan ketimpangan antar wilayah.

Oleh karena itu, dijelaskan Jokowi, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

Pengusaha: Tak Mudah Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen

"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," kata Jokowi dalam Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi melanjutkan, apabila membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.

Untuk itu, kata Jokowi, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and greencity, memakai energi baru dan terbarukan, tidakbergantung kepada energi fosil," tegas dia.

Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota, kata Jokowi, akan sekecil mungkin menggunakan APBN. "Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," pugkas Jokowi.