KBN: Pelabuhan Marunda Tak Boleh Dikuasai Swasta

Pernyataan KBN soal masa depan Pelabuhan Marunda (dok: Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) angkat bicara mengenai kasus sengketa pelabuhan Marunda antara PT KBN dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Kuasa Hukum PT KBN Hamdan Zoelva menyatakan, segala upaya hukum yang dilakukan PT KBN adalah dalam rangka menyelamatkan aset negara yang ingin direbut oleh swasta.

Diketahui, saham PT KCN terdiri dari PT KBN 15 persen dan PT Karya Teknik Nusantara (KTU) sebanyak 85 persen. Pemilik PT KTU adalah pengusaha bernama Wardono Asnim.

“Apa yang dilakukan direksi PT KBN Persero sekarang ini adalah menjaga agar aset negara tidak dikuasai dan dimiliki secara tidak sah oleh swasta,” kata Hamdan dalam Konpers di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Hamdan menyatakan, penting bagi PT KBN mengklarifikasi informasi yang salah yang sengaja dibuat untuk menyudutkan PT KBN.

“Ada tuduhan menyebutkan PT KBN menggangu investasi swasta, Wardono Asnim berteriak meminta bantuan agar melindungi usahanya, padahal hal itu hanyalah kedok untuk mengambil aset negara secara tidak sah,” kata Hamdan

PT KBN, kata Hamdan, tetap membuka kerjasama dengan pihak swasta untuk berinvestasi. “PT KBN akan tetap mendorong swasta yang beritikad baik,” katanya

Saat ini, sengketa tersebut masih tahap kasasi dan menunggu putusan MA.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah bangun 7 pelabuhan hub domestik pusat logistik di Indonesia. Diharapkan ongkos logistik Indonesia bisa lebih efisien.

2 dari 3 halaman

DPR Bakal Panggil KBN Bahas Pengelolaan Pelabuhan Marunda

20170110-Kapal KM Express 38 di Pelabuhan Sunda Kelapa-Jakarta — KM Express Bahari 3B milik PT Pelni (Persero) bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (10/1). Kapal motor yang melayani rute Kepulauan Seribu itu memiliki kapasitas angkut 208 orang ditambah enam orang kru kapal. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana untuk memanggil jajaran direksi PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau KBN. Hal ini terkait adanya masalah internal dalam pengelolaan [Pelabuhan Marunda](Soal Pengelolaan Pelabuhan Marunda, "").

Anggota Komisi VI DPR Inas Narsullah Zubir mengatakan, selama ini memang KBN tidak tersentuh dengan Komisi VI DPR. Namun seiring adanya konflik internal di Pelabuhan Marundamaka direncanakan untuk memanggil direksi KBN.

"Nanti saya akan bicarakan dengan kawan-kawan Komisi VI untuk memanggil," ujar Inas di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Terkait waktu pemanggilan, Inas melihat akan dilakukan setelah masa reses DPR yang dimulai pada 26 Juli 2019.

"Kalau sekarang mendekati reses, jadi setelah reses (manggil direksi KBN terkait Pelabuhan Marunda), sekarang saya akan bicarakan dulu dengan teman-teman komisi VI," tuturnya.

Inas juga meminta semua pihak untuk menjaga iklim investasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggenjot pertumbuhan investasi di dalam negeri.

3 dari 3 halaman

PT KBN Kembangkan Kawasan Industri Pintar

PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) bekerja sama dengan Telkom Digital Solution dalam rangka pengembangan sistem digital. Salah satunnya dengan meluncurkan Enterprise Resource Planning (ERP).

Direktur Pengembangan PT KBN, Rahayu Ahmad Junaedi menyatakan ERP adalah sistem informasi manajemen yang mengintegrasikan dan otomatisasi proses bisnis dengan aspek operasi atau produksi dalam sebuah perusahan. ERP akan menjadi gerbang bagi KBN memasuki Smart Industri Park 4.0.

“Sistem ERP dapat membantu kami melakukan tranformasi bisnis menuju Smart Industri Park 4.0. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk siap bersaing di era digital," kata dia di Jakarta, Senin (1/7/2019).

Junaedi menjelaskan, ERP akan membantu memantau dan mengontrol berbagai aktifitas bisnis perusahaan. Rencananya ERP akan dimulai pada Oktober mendatang.

“Dalam transformasi industri menuju suatu kawasan industri modern dan transparan diperlukan inovasi untuk mengintegrasikan semua proses bisnis seperti finance, sales, purchase, accounting, delivery, billing, production, inventory management dan human resource secara terintegrasi. Sistem bagus seperti ini jangan ditunda penerapannya, agar semua prosedur berjalan tepat waktu.

Sementara itu, Executive General Manager Telkom Digital Solution, Irma Dilarama mengungkapkan, program ini tercetus dari hasil Focus Group Discussion (FGD) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Juni 2018 lalu. Ini juga menjadi bentuk dari program sinergi BUMN yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Kami membantu seluruh BUMN untuk melakukan transformasi ke sistem digital. Saya bangga bisa menjadi mitra strategis PT KBN dalam rangka memasuki era industri 4.0. Dengan sistem ERP, PT KBN akan memiliki data secara real time dan akurat. Data tersebut akan sangat berpengaruh dalam membantu Direksi melakukan analisa serta prediksi dalam membuat keputusan manajemen yang lebih cepat, tepat dan efisien. Transparan dan terintergrasi merupakan kunci untuk memasuki industri 4.0. Kami siap membantu menyiapkan sistem big data, dan artificial intelligence untuk semua aktifitas binis di PT KBN," tandas Irma.